Kemenkum HAM Usulkan Tambahan Anggaran Rp 3,088 Triliun

13-06-2019 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

 

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) secara resmi mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 3,088 triliun untuk tahun anggaran 2020. Usulan tambahan ini dialokasikan untuk memenuhi kegiatan prioritas Kemenkum HAM.

 

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir yang memimpin rapat ini, mendesak Anggota Komisi III DPR RI untuk mengkritisi usulan tersebut. Serapan anggaran tahun lalu juga bisa menjadi indikator penting untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan tambahan anggaran itu.

 

“Barangkali akan lebih cantik kalau kita mengelaborasi yang minta tambahan itu saja. Ini sebagai bahan pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus nanti,” kata Kahar. Menkum HAM sendiri kepada Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran itu ditujukan untuk program prioritas seperti pelaksanaan seleksi taruna dan pelaksanaan program Pendidikan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi.

 

Selain itu, program prioritas lainnya adalah penyelesaian pembangunan Lapas Prioritas Nasional tahun 2019 dan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta makanan siap saji bagi narapidana. Sementara itu pagu indikatif Kemenkum HAM untuk tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 13,519 triliun. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...