Legislator Sambut Positif Penarikan RUU Permusikan dari Prolegnas

18-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anang Hermansyah Foto : Dok/mr

 

Inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan Anang Hermansyah menyambut positif kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini sejalan dengan aspirasi dari stakholder musik di Indonesia.

 

Ia mengapresiasi langkah cepat Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah dalam merespon surat penarikan yang dikirim pada 6 Maret 2019 lalu terkait penarikan RUU Permusikan. "Saya menyambut positif atas kesepakatan Baleg DPR dan Pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas," ujar Anang dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (18/6/2019). 

 

Musisi asal Jember ini menuturkan pada 6 Maret 2019 lalu, dirinya mengirimkan secara resmi surat penarikan RUU Permusikan dari daftar Prolegnas. "Dalam surat tersebut saya sampaikan dua poin alasan penarikan RUU Permusikan yakni karena tanggapan dan masukan dari komunitas musik di tanah air terhadap sejumlah substansi materi RUU," kata Anang.

 

Alasan yang kedua, imbuh Anang, rencana musyawarah besar (Mubes) stakeholder musik di Indonesia untuk menyamakan persepsi terkait persoalan yang terjadi di dunia permusikan tanah air. "Disepakati akan digelar Mubes stakehloder musik di Indonesia untuk mencari titik temu atas persoalan yang muncul di sektor musik kita," tambah Anang. 

 

Anang menyebutkan usulan RUU Permusikan merupakan aspirasi yang muncul dari stakeholder musik untuk menjawab berbagai persoalan dari hulu hingga hilir yang terjadi di sektor musik. "Namun, dalam perjalannnya terdapat substansi materi RUU yang keluar dari khittah musik khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan berkarya. Tak ada jalan lain, RUU ini harus ditarik," cetus Anang. 

 

Ia berharap, rencana pertemuan stakeholder musik di Indonesia melalui Mubes ekosistem musik dapat segera terselenggara guna merespon persoalan yang terjadi di sektor musik di Indonesia. "Karut marut di sektor musik harus direspon secara komprehensif oleh stakeholder musik di tanah air. Bentuknya penyikapannya seperti apa, mari kita rembug bersama melalui musyawarah," tandas Anang. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...