Ganti Rugi di RUU Penanggulangan Bencana Perlu Kajian Mendalam

18-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto memberikan parhatian khusus pada Pasal 44 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut membahas tentang ganti rugi atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana. Menurutnya pasal ini perlu kajian mendalam, karena kalau salah menetapkan, negara bisa bangkrut menanggung kerugian. 

 

"Di Pasal 44 setiap orang berhak mendapat ganti rugi atas kerusakan bangunan yang terdampak bencana. Kalau salah menetapkan bangkrut negara. Ini perlu didiskusikan lagi, jangan sampai negara terlalu disibukkan dengan masalah ini. Saya belum menolak, saya minta didiskusikan kembali," papar Totok saat Rapat Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana dengan para Tenaga Ahli Baleg, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). 

 

Menurutnya kriteria ganti rugi atas kerusakan karena terdampak bencana, harus jelas. Soal izin mendirikan bangunan, apakah memenuhi syarat atau tidak, lokasi bangunan sesuai dengan aturan, konstruksi bangunan memenuhi syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan persyaratan-persyaratan lainnya. 

 

"Misalnya karena setiap izin bangunan itu kan terkait dengan lokasi dan lain sebagainya, kemudian sudah memenuhi persyaratan bahwa daerah itu dianggap layak untuk bangunan dan dikategorikan tidak terkena bencana dalam skala berapa, lalu konstruksianya sudah sesuai dengan peraturan. Kalau itu terjadi kerusakan, itu masih dimungkinkan mendapat ganti rugi," jelas Totok. 

 

Dia pun mencontohkan seperti aturan yang berlaku di Tokyo, Jepang, jika bangunan memenuhi syarat pembangunan ada kemungkinan mendapat ganti rugi jika terdampak bencana. "Seperti di Tokyo, kalau bangunan sudah memenuhi syarat, lalu rusak, mungkin itu bisa dapat ganti rugi, itu pun tidak 100 persen. Jadi itu banyak diskusi di sini, karena kalau tidak ini bisa jadi pasal yang membuat negara repot. Persoalan gugat-menggugat warga negara dengan pihak negara, itu akan menjadi masalah," begitu Totok menjabarkan. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...
Kewenangan BPK Tereduksi Dalam RUU Cipta Kerja
27-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan oleh Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di...