Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

18-06-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan Foto : Dok/mr

 

 

Sejak tahun 2014 saat dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2019 ini, angka pertumbuhan ekonomi hanya berkutat di kisaran 5 persen. Target ambisius tak pernah terealisasi, karena pemerintah dinilai tak realistis menetapkan angka-angka asumsi. Pada tahun 2014, target pertumbuhan 6 persen dan terealisasi 5,01 persen. Begitu pula tahun 2015, target 5,8 persen terealisasi 4,88 persen.

 

Sementara pada tahun 2016, target 5,3 persen terealisasi 5,03 persen, tahun 2017 target 5,2 persen terealisasi 5,07 persen, tahun 2018 target 5,4 persen terealisasi 5,17 persen, dan kini 2019 pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen juga cenderung tak terealisasi lagi. Inilah yang diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai komentarnya lewat pesan singkat, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

“Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di sekitar 5 persen. Pemerintah menyatakan, tekanan makro ekonomi global turut pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh itu menunjukkan adanya problem fundamental ekonomi yang kondisinya tidak begitu baik. Persoalan fundamental ekonomi Indonesia memang menjadi masalah yang serius,” jelas Heri, Selasa (18/6/2019).

 

Angka pertumbuhan yang berkutat di kisaran 5 persen, menurut politikus Partai Gerindra ini, sangat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rakyat Indonesia yang populasinya terus bergerak naik, begitu juga angkatan kerjanya. Apalagi, dengan posisi pertumbuhan seperti sekarang kian tak memadai karena harus mengimbangi besarnya inflasi selama lima tahun terakhir yang berkisar antara 2–3 persen.

 

Jadi, pertumbuhan riil yang dinikmati rakyat Indonesia sesungguhnya tidak lebih dari 3 persen saja. “Jika rata-rata pertumbuhan berkisar 5 persen terus berlanjut, kita akan terus terperangkap menjadi negara dengan pendapatan menengah. Ini menunjukkan ada permasalahan serius pada fundamental ekonomi kita,” nilai legislator dapil Sukabumi tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Antisipasi Kontraksi Ekonomi Lanjutan, Pengelolaan APBN Perlu Dimaksimalkan
29-09-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin kembali mendorong Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN secara efektif guna mengantisipasi...
Skema ‘Burden Sharing’ Dinilai Pengaruhi Beban dan Penghasilan BI
29-09-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia...
Jaga Stabilitas Nilai Tukar, Komisi XI dan BI Sepakati Optimalisasi Bauran Kebijakan
28-09-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menilai Bank Indonesia telah melakukan berbagai penguatan bauran seluruh instrumen kebijakan untuk tetap memelihara stabilitas nilai...
Hadapi Resesi, BI Harus Siapkan Alternatif Selain ‘Burden Sharing’
28-09-2020 / KOMISI XI
Skema berbagi beban atau burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah untuk mendanai APBN 2020 sudah terealisasi senilai Rp...