Banyak Peristiwa Bencana Belum Diatur Dalam UU Penanggulangan Bencana

21-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto dan Asisten III Bidang Administrasi Raymond Yap Foto : Eka Hindra/mr

 

Letak geografis Indonesia yang berada pada cincin api (Ring of Fire) pasifik membuat Indonesia rentan akan bencana. Untuk itu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomo 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengingat masih banyak yang belum diatur dalam UU tersebut.

 

“Tujuan dilakukannya revisi, karena banyak peristiwa bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak ter-cover oleh UU Penanggulangan Bencana,” ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Baleg DPR RI di Kantor Gubernur Papua Barat, Sorong, Provinsi Papua Barat (19/6/2019).

 

Ditambahkan Totok, revisi UU Penanggulangan Bencana nantinya akan lebih fokus pada pencegahan. Pasalnya korban yang berjatuhan kebanyakan bukan karena faktor bencana, melainkan ketidakpahaman masyarakat terhadap karakter bencana.

 

“Kita lebih fokus kepada pencegahan. Mengapa? karena masyarakat banyak yang belum memahami karakter bencana, sehingga timbul ketakutan, kepanikan, yang justru hal itulah yang banyak menimbulkan korban jiwa,” terang legislator fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

 

UU Penanggulangan Bencana masih dianggap lemah terutama dalam mengatur koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan penanggulangan bencana antara kementerian atau lembaga, dan dinas di daerah. Aturan tentang penanggulangan bencana yang komprehensif dan jelas sangatlah dibutuhkan. (hr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...