OJK Diminta Segera Selesaikan Permasalahan AJB Bumiputera

21-06-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Foto: Sofyan/sf

 

 

Permasalahan gagal bayar Asuransi Jasa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kepada nasabahnya sejak tahun 2016 lalu menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Pasalnya, sampai akhir Januari 2019 angka klaim jatuh tempo atau outstanding AJB Bumiputera terhadap nasabah sudah menyentuh angka Rp 2,7 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menekankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera menyelesaikan permasalahan yang membelit perusahaan yang berumur lebih dari 100 tahun itu.

 

“Ini masalahnya sudah cukup berat. Karena ini melibatkan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan ratusan ribu nasabah yang jatuh tempo belum bisa terbayar. Kemudian masalah solvabilitas (kemampuan perusahaan membayar utangnya). Likuiditas juga sangat berat, sehingga saya katakan secara formal, perusahaan ini sudah bangkrut,” kata Soepriyatno usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK dan Direksi AJB Bumiputera 1912 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/6/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi XI DPR RI sudah memberikan kesempatan kepada OJK untuk melakukan berbagai tindakan, sesuai dengan rekomendasi KSSK. Pada 2016 lalu, OJK mengangkat pengelola statuter untuk melakukan serangkaian penyelamatan terhadap AJB Bumiputera. Namun Soepriyatno mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan terkait kinerja pengelola statuter AJB Bumiputera dari OJK.

 

“Baru sekarang kami mendapat laporan bahwa AJBB beroperasi lagi, menggunakan anak perusahaan. Tapi perusahaannya tidak jelas, sampai sekarang investornya siapa juga enggak jelas. Suatu entitas bisnis bergerak di Indonesia dan membangun perusahaan di Indonesia, tapi tanpa melalui proses hukum, ini berbahaya. Ini tindakan kriminal, bisa kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegas Soepriyatno.

 

Ia menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih memberikan kesempatan kepada OJK untuk segera mengambil keputusan. Menurutnya, jika OJK tidak segera mengambil keputusan, maka hal ini dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ia kembali menegaskan, jika AJB Bumiputera ingin tetap beroperasi, harus ada kejelasan investor yang akan menjalankan operasionlnya. Sehingga entitas itu taat pada hukum yang berlaku.

 

“Premi yang jatuh tempo di Bandung saja kurang lebih 16.900 nasabah. AJB Bumiputera beroperasi dan produksi lagi untuk menambah nasabah baru, padahal (pembayaran premi yang jatuh tempo kepada) nasabah yang lama saja bermasalah. Harus segera ambil keputusan. Kita berikan kesempatan kepada OJK segera mengambil keputusan,” tandas legislator dapil Jawa Timur II itu.

 

Diketahui, AJB Bumiputera membentuk anak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bhinneka, atau yang dikenal Bhinneka Life bersama investor. Namun ada pembatalan kesepakatan kerja sama restrukturisasi AJB Bumiputera dengan investor pada Januari 2018 lalu. Profil investor dari anak perusahaan ini mendapat sorotan, karena selama ini Komisi XI DPR RI belum mendapat laporan mengenai hal ini. Selain itu, sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI juga menyoroti strategi dan langkah AJB Bumiputera menyelesaikan masalah ini.

 

Turut hadir dalam Kunspek ini, Anggota Komisi X DPR RI Harry Poernomo (F-Gerindra/Jawa Tengah VI), Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat/Jawa Timur V), Ecky Awal Mucharam (F-PKS/Jawa Barat III), Ahmad Najib Qodratullah (F-PAN/Jawa Barat II), Bertu Merlas (F-PKB/Sumatera Selatan II), dan Johnny G. Plate (F-NasDem/Nusa Tenggara Timur I).

 

Sementara itu, dari mitra kerja Komisi XI DPR RI diwakili Direktur Teknik dan Aktuaria AJBB Joko Suwaryo, Kepala AJBB Wilayah Bandung Muhammad Nurkholis, dan Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK Moch. Ihsanuddin, serta jajaran dari kedua instansi tersebut. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masih Ada ‘Silo’ Antar Industri Keuangan dalam OJK
15-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan masih adanya mentalitas ‘silo’ antara industri keuangan dalam keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan...
Achmad Hatari Dukung Peningkatan DID Maluku Utara
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendukung peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kabupaten/ kota di Provinsi...
Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Cari Sensasi
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, hingga kini belum ada keputusanfinal mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau...
Temuan BPK Penting Bagi Penyelidikan Kasus Jiwasraya
10-01-2020 / KOMISI XI
Permasalahan yang melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, semakin mengarah ke titik...