Program KDPDTT Harus Lebih Terbuka

24-06-2019 / KOMISI V

Suasana Komisi V DPR RI rapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan program desa yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) harus lebih jelas dan terbuka. Hal ini agar masyarakat dapat mengerti, sehingga memudahkan program tersebut untuk terlealisasikan.

 

“Saya sendiri belum pernah tahu program KDPDTT ini. Jadi gimana harus mengawasi kelemahan program tersebut, karena tidak pernah memberitahu lokasi yang jelasnya,” kata Neng Eem saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I KDPDTT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan Kementerian lain yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI jika ingin meresmikan atau memberikan bantuan di suatu daerah, pasti akan mengundang Anggota Komisi V DPR RI. “Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan misalnya. Kami pasti diundang, sehingga kita tahu setiap programnya, tidak seperti Kementerian Desa PDTT ini,” kritik Neng Eem.

 

Neng Eem menambahkan, program yang diusung KDPDTT harus bisa berdampak baik, khususnya terhadap desa-desa tertinggal. “Program ini harus diawasi, karena kita juga harus mengukur indikator keberhasilannya. Apakah dengan program tersebut berdampak baik seperti desa itu dapat mandiri atau keluar dari kemiskinan,” tandas legislator dapil Jawa Barat III itu.

 

Seperti yang diketahui KDPDTT mempunyai beberapa program prioritas, seperti Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Komitmen Selesaikan Revisi UU Jalan
21-10-2020 / KOMISI V
Pembangunan infrastruktur kawasan Indonesia timur terus digenjot oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan mempermudah konektivitas dan...
Legislator: Pemerintah Perlu Antisipasi Tantangan yang Lebih Berat
21-10-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan di masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf...
Potensi Bondowoso Harus Didukung Infrastruktur Memadai
17-10-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin mengatakan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya sektor...
Pendangkalan Dermaga Pelabuhan Kalbut Harus Diselesaikan
16-10-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati menyoroti efektivitas Pelabuhan Kalbut, di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dalam aktivitas kesehariannya....