Penerimaan Pajak Harus Lebih Ditingkatkan

25-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Foto : Azka/mr

 

 

Penerimaan pajak yang setiap tahunnya selalu berada di bawah target penerimaan menjadi perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal dan Defisit Pembiayaan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menuturkan, seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dalam pengawasan presiden secara langsung, sehingga bisa memutus rantai birokrasi dalam pengawasannya, DJP dalam hal ini juga bisa lebih leluasa bekerja apabila tidak dinaungi Kementerian Keuangan.

 

Meski rasio penerimaan pajak tidak mencapai target, Said memberikan apresiasi dari sisi komitmen Kemenkeu dalam kerja kerasnya meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.“Saya perhatikan rasio pajak setiap tahun anggaran ke tahun anggaran, dari sisi komitmen kami memberikan apresiasi, walaupun tiap tahun enggak pernah mencapai target,” kata Said saat pembahasan pendahuluan RAPBN 2020 dengan sejumlah Deputi Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Melalui kebijakan pemisahan DJP dari Kemenkeu diyakini Said sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Meskipun ia mengakui apa yang ia sampaikan bukanlah hal baru. “Kalau begini caranya apakah kalau tahun ini tidak sampai target, tahun depan tidak sampai 11,4 persen. Yang paling benar menurut saya dibentuk tersendiri saja terpisah dari Kementerian Keuangan, Badan Penerimaan Pajak dan Cukai,” jelasnya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendapatan pajak atau penerimaan Ditjen Pajak termasuk PPh Migas mencapai Rp 496,6 triliun atau 'hanya' tumbuh 2,4 persen bila dibandingkan periode 2017-2018. Manakala pada saat itu penerimaan DJP tumbuh 14,2 persen.

 

Ke depan, perlu dicari solusi dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan. DPR RI siap untuk melakukan sinergi dengan pemerintah manakala dibutuhkan RUU baru guna pembentukan Badan Perpajakan di bawah naungan Presiden. “Sebab selalu targetnya bagus kita apresiasi, tapi tidak pernah sampai. Bikin RUU saja yang baru langsung di bawah Presiden,” pungkas Said. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...