Banggar Kaji Penurunan Anggaran Empat Kemenko

26-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pendalaman terhadap penurunan anggaran di empat Kementerian Koordinator (Kemenko), dalam rangka efektifitas kinerja dan target yang hendak dicapai. Sebelumnya dipaparkan, anggaran tahun 2020 yang diajukan Kemenko Perekonomian mengalami penurunan dibandingkan anggaran 2019, sedangkan kemenko lain mengajukan penambahan anggaran.

 

Sementara itu, Kemenko Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp 414,2 miliar. Sementara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan anggaran sebesar Rp 226 miliar, lalu Kemenko Kemaritiman mengusulkan anggaran sebesar Rp 344,54 miliar dan Kemenkopolhukam mengusulkan anggaran 282,76 miliar.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir itu, Anggota Banggar DPR RI Amir Uskara pun mempertanyakan beberapa usulan anggaran yang diajukan Kemenko mengalami penurunan, padahal jumlah program kerja dan rencana kebijakan di tahun mendatang cenderung bertambah dibanding tahun 2019.

 

“Program kerjanya lebih banyak, tapi anggaranya malah diturunkan. Dan kalau para Menko ini tidak meminta tambahan anggaran, maka ada yang aneh, apakah anggaran tahun kemarin itu dirasa terlalu besar?” tanya Amir saat rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko PMK dan Menkopolhukam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Amir juga mempertanyakan, dengan kondisi anggaran yang sedikit apakah mampu meningkatkan tugas koordinasi antar Menko atau dengan kementerian yang di bawahnya. “Apakah dengan pagu anggaran yang sedikit ini sudah mampu untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi diantara para Menko?” tanyanya.

 

Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh Menko menyatakan optimisme dapat membangun kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, meski ekonomi dalam negeri tengah diterpa ketidakpastian global, tapi ekonomi RI masih cukup baik. Sehingga pengajuan anggaran yang ada dirasa sudah cukup untuk membantu kementeriannya dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...