Banggar Kaji Penurunan Anggaran Empat Kemenko

26-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pendalaman terhadap penurunan anggaran di empat Kementerian Koordinator (Kemenko), dalam rangka efektifitas kinerja dan target yang hendak dicapai. Sebelumnya dipaparkan, anggaran tahun 2020 yang diajukan Kemenko Perekonomian mengalami penurunan dibandingkan anggaran 2019, sedangkan kemenko lain mengajukan penambahan anggaran.

 

Sementara itu, Kemenko Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp 4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp 414,2 miliar. Sementara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan anggaran sebesar Rp 226 miliar, lalu Kemenko Kemaritiman mengusulkan anggaran sebesar Rp 344,54 miliar dan Kemenkopolhukam mengusulkan anggaran 282,76 miliar.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir itu, Anggota Banggar DPR RI Amir Uskara pun mempertanyakan beberapa usulan anggaran yang diajukan Kemenko mengalami penurunan, padahal jumlah program kerja dan rencana kebijakan di tahun mendatang cenderung bertambah dibanding tahun 2019.

 

“Program kerjanya lebih banyak, tapi anggaranya malah diturunkan. Dan kalau para Menko ini tidak meminta tambahan anggaran, maka ada yang aneh, apakah anggaran tahun kemarin itu dirasa terlalu besar?” tanya Amir saat rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko PMK dan Menkopolhukam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

 

Amir juga mempertanyakan, dengan kondisi anggaran yang sedikit apakah mampu meningkatkan tugas koordinasi antar Menko atau dengan kementerian yang di bawahnya. “Apakah dengan pagu anggaran yang sedikit ini sudah mampu untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi diantara para Menko?” tanyanya.

 

Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh Menko menyatakan optimisme dapat membangun kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, meski ekonomi dalam negeri tengah diterpa ketidakpastian global, tapi ekonomi RI masih cukup baik. Sehingga pengajuan anggaran yang ada dirasa sudah cukup untuk membantu kementeriannya dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...