BTN Diimbau Tak Bangun Perumahan Eksklusif

26-06-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari Foto : Andri/mr

 

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan kohesif sebaiknya tidak dipecah berdasarkan huniannya. Justru komplek hunian harus menjadi tempat berinteraksi masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan ras. Untuk itu, Bank Tabungan Negara (BTN) yang memberi kredit perumahan bagi rakyat tidak membangun perumahan eksklusif untuk etnis dan agama tertentu.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengemukakan hal itu saat mengikuti rapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut BTN Maryono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). “BTN harus aktif menenun kebangsaan. Ada kecenderungan saat ini masyarakat mulai eksklusif, karena membangun perumahan secara tertutup hanya untuk agama dan etnis tertentu. Ini tidak membangun kohesivitas masyarakat. Akhirnya masyarakat terbelah,” katanya.

 

Ketika tidak ada interaksi antarkomunitas masyarakat karena tersekat oleh eksklusivitas perumahan, maka muncul kecurigaan yang menimbulkan resistensi konflik di tengah masyarakat. Politisi PDI-Perjuangan itu lalu memberi contoh kebijakan pembangunan perumahan di Singapura. Di sana ada kebijakan membangun perumahan yang membaurkan masyarakat dari semua golongan, baik agama mauput etnis. Tak boleh satu komplek perumahan didominasi etnis tertentu.

 

Pemerintah Singapura mengawasi hal ini dengan ketat agar masyarakatnya bergaul dengan beragam etnis dan agama. Kebijakan yang sama juga diterapkan di New Zealand dan Eropa. “Mudah-mudahan BTN bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan Singapura dan Eropa yang membangun rumah penuh manfaat bagi persatuan Indonesia,” harap Eva.

 

Kebetulan politisi dari dapil Jatim VI ini merupakan anggota Pansus yang merumuskan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU tersebut mengamanatkan agar ada kebijakan yang membaurkan masyarakat tanpa mengenal resistensi ras dan etnis. Sayangnya, hingga kini UU tersebut belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP).

 

“BTN harus masuk ke dalam praktik yang sangat kita butuhkan ini. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Singapura memasatikan bahwa setiap perumahan dan apartemen tidak boleh eksklusif. Tapi, harus terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di Singapura 60 persen China, India 20 persen, dan Melayu 20 persen. Kalau seorang India mau menjual apartemennya, yang beli harus orang India supaya tidak didominasi oleh etnis lain,” ungkap Eva lebih lanjut.

 

Ditambahkannya, di New Zealand orang lokal juga sudah gelisah, karena proyek perumahan didominasi etnis China. Begitu pula di Brisbane dan Pert, Australia menghadapi situasi yang sama. Pihaknya menyerukan agar BTN sebagai penyalur kredit perumahan bagi rakyat, tidak membiayai proyek perumahan eksklusif yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, etnis, dan agama. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Antisipasi Kontraksi Ekonomi Lanjutan, Pengelolaan APBN Perlu Dimaksimalkan
29-09-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin kembali mendorong Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN secara efektif guna mengantisipasi...
Skema ‘Burden Sharing’ Dinilai Pengaruhi Beban dan Penghasilan BI
29-09-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia...
Jaga Stabilitas Nilai Tukar, Komisi XI dan BI Sepakati Optimalisasi Bauran Kebijakan
28-09-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menilai Bank Indonesia telah melakukan berbagai penguatan bauran seluruh instrumen kebijakan untuk tetap memelihara stabilitas nilai...
Hadapi Resesi, BI Harus Siapkan Alternatif Selain ‘Burden Sharing’
28-09-2020 / KOMISI XI
Skema berbagi beban atau burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah untuk mendanai APBN 2020 sudah terealisasi senilai Rp...