Kebijakan Dana Desa Perlu Diikuti Peta Jalan Pembangunan Manusia

28-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Yanuar Prihatin Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Yanuar Prihatin meminta Kementerian Keuangan, selain mengucurkan Dana Desa juga perlu membuat roadmap atau peta jalan pembangunan manusia. Terutama kepada kepala desa dan perangkat desa.

 

Hal itu diungkapkan Yanuar saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung Nusatara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2018). Raker ini membahas mengenai kebijakan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa pada RAPBN 2020.

 

“Saya berharap arah kebijakan Dana Desa tahun 2020 dikerahkan untuk peningkatan kepala desa dan perangkat desa. Selama 3 tahun kan kita sudah fokus ke hal fisik, kini saatnya kita mengoptimalkan sumber daya manusianya untuk semakin mengembangan wilayahnya,” ungkap Yanuar.

 

Jika kualitas diri kepala desa dan aparat desa ditingkatkan, politis PKB itu yakin masyarakat akan lebih memanfaatkan peluang yang ada di desa untuk dikembangkan. “Sebesar apapun dana yang dikucurkan, kalau para kepala desa dan aparatur desa tidak bisa melihat peluang akan percuma. Maka peningkatan aparatur desa ini sangat penting,” tegasnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...