Komisi X Dorong Perbaikan Sistem PPDB

28-06-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan mencatat sejumlah persoalan yang muncul dalam proses tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di Jawa Timur. Untuk itu, ia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memperbaiki sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.

 

Ayub menjelaskan dari sejumlah persoalan PPDB yang muncul di lapangan, persoalan zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan peserta didik menjadi hal paling krusial. “Alokasi 90 persen untuk zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 telah menjadi hal krusial yang ditemukan di lapangan,” kata Ayub di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (27/6/2019).

 

Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB itu mengatur tiga jalur proses PPDB, yaitu sistem zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Untuk sistem zonasi, Menteri Muhadjir menetapkan kuota sebesar 90 persen dari total PPDB. Sedangkan prestasi dan perpindahan orang tua masing-masing lima persen.

 

Kebijakan ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu, menimbulkan kekhawatiran bagi sekolah-sekolah favorit, karena dianggap akan menurunkan peringkat dan mutu sekolah, jika 50 persen siswa dari 90 persen kuota PPDB merupakan siswa berkemampuan rendah.

 

Menurut Ayub, penerapan sistem zonasi tampak memberi kesan semangat pemerataan dan antidiskriminasi dengan menghilangkan stigma sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Namun ia menilai, yang menjadi soal, saat ini kualitas sekolah tidak merata. “Akibatnya muncul kericuhan, antrean dan karut marut dalam PPDB ini,” sebut Ayub.

 

Penerapan PPDB dengan sistem zonasi sudah dilakukan tiga tahun terakhir ini, namun seolah penerapannya  tergesa-gesa. Menurut Ayub, Komisi X DPR RI akan menanyakan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud Muhadjir Effendy untuk melakukan evaluasi penerapan PPDB. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...