Sistem PPDB Online Sulitkan Calon Pendaftar

01-07-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati Foto : Chasbi/mr

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tiga tahun silam, belum semua sekolah di Tanah Air menggunakan sistem zonasi. Pada tahun 2019 ini, PPDB sistem zonasi sudah masuk tahun ketiga, tetapi masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satu masalahnya, karena menggunakan sistem online yang kerapkali bermasalah, sehingga pendaftar harus langsung datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran offline atau manual.

 

Permasalahan itulah yang diutarakan Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati ketika diwawancara seusai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Bupati Purworejo beserta jajarannya di Kantor Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (28/7/2019). Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto (F-Demokrat).

 

“Gambaran saya di tahun ketiga ini PPDB akan berjalan normal. Tetapi yang kita lihat masih banyak masalah terkait PPDB ini. Kalau mau online, ya semuanya harus online. Tetapi tidak semua rakyat Indonesia siap online, dan sudah paham dengan sistem online. Adapun sistem offline adalah bagian untuk mengakomodir orang tua murid yang mungkin tidak terlalu paham dengan sistem online,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Esti menilai, perlu ada terobosan untuk memfasilitasi calon peserta didik dan orang tuanya agar bisa melakukan pendaftaran dengan sistem online, sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftar. “Memang harus ada evaluasi dengan sungguh-sungguh, karena ini sudah masuk tahun ketiga. Jadi saya kira hal ini harus dicarikan solusinya, sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses meskipun tidak paham dengan online atau mungkin ada bimbingan dari sekolah-sekolah yang telah meluluskan peserta didiknya,” tutupnya. (cas/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...