Pemda Harus Hati-hati Keluarkan Izin Amdal

02-07-2019 / KOMISI VII

Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan  dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Foto : Jaka/mr

 

Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR menghimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih ditemukan perusahaan yang mendapat penilaian proper merah, yang berarti pengelolaan limbah lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

 

“Kita menghimbau kepada perusahaan yang masih mendapatkan proper merah, agar cepat memperbaiki. Karena kalau kerusakan lingkungan ini dibiarkan akan makin sangat berdampak untuk lingkungan, saya harap bisa mendapatkan proper biru jauh lebih baik,” kata Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan  dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019).

 

Selain itu, terkait adanya dampak limbah industri, Ihwan menyerahkan kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan sehingga dampaknya tidak tersebar ke masyarakat. “Kita minta Pemda melakukan pengawasan dan kita di DPR RI melalui Panja Limbah dan Lingkungan akan terus memantau, semoga pemerintah daerah dan perusahaan bisa segera membereskan,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mengingatkan, agar instansi pertambangan patuh peringatan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, serta menaati UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penegakkan hukum harus tegas, baik itu sanksi adminsitrasi maupun tuntutan pidana lingkungan harus dapat memberikan efek jera dalam menurunkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

 

Sementara itu, Bupati Morowali Taslim mengatakan butuh dukungan dari pemerintah pusat terkait pembiayaan peralatan, khususnya untuk membenahi sampah di kawasan industri. Selain itu ia juga berkomentar terkait keberadaan perusahaan tambang yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Morowali. “Selama ini perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Morowali banyak memberikan manfaat, terutama banyak membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (jk/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jadikan Peringatan Harteknas Momentum Evaluasi Capaian Riset dan Inovasi Nasional
10-08-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap 10 Agustus dijadikan momentum untuk...
Presiden Jokowi Seharusnya Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi
24-07-2020 / KOMISI VII
Penunjukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi (TPE) oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi...
Dukungan Penguatan Kelembagaan BIG untuk Tuntaskan Program KSP
14-07-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai dukungan penguatan kelembagaan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya...
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas ‘Renewable Energy’
13-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR...