PKH Harus Tepat Sasaran

03-07-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher. Foto: Hendra/hr

 

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga apa yang dicita-citakan melalui PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. PKH ini merupakan program Kementerian Sosial yang menurut Ali Taher cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.

 

“Penerima PKH ini harus tepat sasaran, karena itu pendamping harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahgunakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan, termasuk menggunakan kartu ATM penerima manfaat untuk kepentingan pribadi,” ujar Ali Taher saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI mengunjungi Dinas Sosial Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Selasa, (2/7/2019). 

 

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa kunjungan Komisi VIII ini dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH. Komisi VIII ingin melihat dari aspek pengawasan, dimana setelah DPR RI mengganggarkan anggaraan PKH setiap tahun, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya. 

 

“Tahun ini saja lebih dari Rp 35 triliun anggaran dikucurkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai by name, by address. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh,” tutur Ali Taher.

 

Meski digambarkan masyarakat Aceh adalah masyarakat sangat religius, dan kaya, namun temuan di lapangan cukup banyak yang memerlukan PKH. Oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya. “Karena tanggungjawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga DPR dan masayarakat secara luas,” ujarnya. 

 

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengatakan, PKH ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan tentu pada waktunya mereka akan mampu. Seperti keluarga penerima manfaat PKH di Aceh sudah banyak yang sudah digraduasi atau dikeluarkan dari daftar penerima karena dianggap sudah mampu. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...