Cukai Plastik tak Seharusnya Bebani UMKM

10-07-2019 / KOMISI XI

Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI mengingatkan agar penerapan cukai plastik jangan membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga keberadaan usaha-usaha yang dilakukan masyrakat harus tetap bertahan manakala cukai plastik diterapkan. Pemerintah bahkan diminta untuk mencari sumber pendapatan lain yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang menegaskan agar pemerintah mestinya juga menyiapkan peta jalan (roadmap) secara menyeluruh terkait potensi barang kena cukai lainnya, selain plastik. Dengan begitu, menurut Andreas, Pemerintah bisa memiliki landasan lebih kuat terhadap pengenaan cukai untuk barang-barang baru ke depan. 

 

“Dari situ roadmap kita bisa lihat, barang mana yang punya potensi lebih besar. Mana yang dampaknya besar dan yang noise-nya juga bisa manageable saat dikenakan cukai," tutur Andreas saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon, Rabu (10/7/2019).

 

Sehingga, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, penerimaan negara tidak saja ditambah melalui cukai plastik yang di dalamnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut untuk pemerintah.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Politisi Partai Gerindra itu menuturkan agar pemerintah  mempertimbangkan dan memastikan bahwa kebijakan cukai yang dirancang tidak membebani industri UMKM.

 

Hingga kini, Komisi XI DPR RI masih akan terus menghimpun masukan dari seluruh pihak mengenai rencana pemerintah ini. Sehingga diharapkan hasil akhir dari keputusan ini dapat memuaskan semua pihak. Dalam waktu dekat, Komisi XI DPR RI akan melakukan rapat kembali dengan Ditjen Bea Cukai terkait isu ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...
Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
16-10-2020 / KOMISI XI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat....