Pemerintah Perlu Kaji Ulang Tarif Tol Pandaan-Malang

12-07-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf. Foto: Erlangga/jk

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengungkapkan bahwa biaya investasi dalam pembangunan ruas jalan Tol Pandaan-Malang masih terlalu mahal. Dengan jalan sepanjang 38,48 kilometer dan total biaya mencapai Rp 5,97 triliun di luar biaya pembebasan lahan, tentunya pertimbangan tarif Rp 1000 per kilometer pasti akan memberatkan masyarakat yang menggunakan jalan tol tersebut.

 

Hal ini ia sampaikan usai Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mendengar penjelasan dari PT. Jasamarga (Persero) Tbk di Malang, Jawa Timur, Rabu (10/7/2019). Masyarakat hingga saat ini memang masih menikmati tol tersebut secara gratis, namun ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian ulang terhadap penetapan harga tarif tol tersebut.

 

“Tarif tol ini memang agak mahal. Jadi harga jalan tol per satu kilometer menelan Rp 250 miliar. Kita harap masyarakat dapat memahami tingginya biaya tarif yang akan ditetapkan. Namun kita memberi alternatif kepada Jasamarga untuk mengkaji pricing policy, sehingga harga biaya jalan tol ini terutama untuk angkutan logistik bisa dapat spesialisasi price,” ujar Mustofa.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP0 tersebut menjelaskan bahwa harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol ini sangat tinggi, karena selama ini jalan non-tol yang mereka lalui, terutama rute Surabaya-Malang itu sudah sangat padat, khususnya di hari libur. Sehingga ia berharap pemerintah tidak mengecewakan masyarakat.

 

“Masyarakat itu sangat butuh (jalan tol). Karena memang kepadatan lalu lintas Malang-Surabaya sangat tinggi. Waktu tempuh itu bisa empat jam bahkan lebih. Inikan juga menjadi satu pemborosan energi. Kalau ini tol ada kemudian waktu tempuh hanya satu jam itu banyak sekali energi yang bisa dihemat. Namun kalau harga tol tinggi mereka juga akan berpikir dua kali tentunya. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” ucap Mustofa.

 

Politisi dapil Jawa Timur II ini memahami bahwa kontraktor memiliki masa konsesi yang harus dituju untuk mencapai Break Even Point (BEP). Untuk itu ia akan mendorong pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan para stakeholder. “Komisi VI akan memberi masukan-masukan ke pihak Jasamarga agar perusahaan terkait dengan angkutan logistik atau kendaraan besar harus diberikan diskon tertentu, sehingga juga akan mempercepat proses BEP jalan tol,” tukas Mustofa. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus Pelindo II Sudah Bekerja Keras
18-07-2019 / KOMISI VI
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI akan segera berakhir masa kerjanya. Dan Pansus sudah bekerja keras menyelesaikan tugasnya tanpa...
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
18-07-2019 / KOMISI VI
PT. Pos Indonesia yang sedang menghadapi krisis keuangan atau pailit diimbau tak boleh ditutup. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...
Ketidakhadiran Dirut Pertamina Dipersoalkan
18-07-2019 / KOMISI VI
Ketidakhadiran Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI jadi persoalan serius. Undangan...
Sistem Kerja LPDB KUMKM Harus Diawasi Secara Ketat
18-07-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk secara ketat melakukan...