Peningkatan Daya Saing Manusia Jangan Sebatas Retorika

12-07-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji. Foto: Dep/jk

 

Setiap penerimaan mahasiswa baru akan berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Saat ini, APK Dikti di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Apabila pemerintah serius ingin meningkatkan APK seperti negara lain, pemerintah harus konsisten untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa baru, baik untuk PTN maupun PTS. 

 

“Jangan hanya retorika, ingin meningkatkan daya saing manusianya, tetapi di sisi lain politik anggaran pendidikan Perguruan Tinggi-nya dipotong," tandas Anggota Komisi X DPR RI Nuroji di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (11/7/2019). Tim Kunspek dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad.

 

Nuroji menilai, ada ketidakkonsistenan pemerintah, yaitu antara keinginan untuk meningkatkan APK dengan anggaran pendidikan yang selalu dipotong. "Mana bisa naik APK nya kalau sarana atau aksesnya ditutup," tukas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Jadi kalau pemerintah benar-benar ingin meningkatkan APK Dikti, sambungnya, maka hal itu harus didukung juga dengan penguatan sisi sarana dan prasarananya, bukan malah dikurangi. “Buat saya APK itu penting, yaitu agar bangsa ini bisa memilik kesempatan mengenyam bangku kuliah di Perguruan Tinggi," ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Nuroji mengatakan, penerimaan mahasiswa baru di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami berbagai persoalan, salah satunya adalah dengan adanya penurunan kuota akibat adanya bencana banjir yang terjadi di provinsi tersebut.

 

"Kendala lainnya yakni akibat adanya sejumlah perangkat IT yang bermasalah sehingga mengurangi dari jumlah yang tersedia, dan hal tersebut menyebabkan dibeberapa sekolah tidak bisa mendaftar untuk mengikuti proses pengisian dan verifikasi PDSS (Pangkalan Data Siswa dan Sekolah)," tutupnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...