Peningkatan Daya Saing Manusia Jangan Sebatas Retorika

12-07-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji. Foto: Dep/jk

 

Setiap penerimaan mahasiswa baru akan berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Saat ini, APK Dikti di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Apabila pemerintah serius ingin meningkatkan APK seperti negara lain, pemerintah harus konsisten untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa baru, baik untuk PTN maupun PTS. 

 

“Jangan hanya retorika, ingin meningkatkan daya saing manusianya, tetapi di sisi lain politik anggaran pendidikan Perguruan Tinggi-nya dipotong," tandas Anggota Komisi X DPR RI Nuroji di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (11/7/2019). Tim Kunspek dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad.

 

Nuroji menilai, ada ketidakkonsistenan pemerintah, yaitu antara keinginan untuk meningkatkan APK dengan anggaran pendidikan yang selalu dipotong. "Mana bisa naik APK nya kalau sarana atau aksesnya ditutup," tukas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Jadi kalau pemerintah benar-benar ingin meningkatkan APK Dikti, sambungnya, maka hal itu harus didukung juga dengan penguatan sisi sarana dan prasarananya, bukan malah dikurangi. “Buat saya APK itu penting, yaitu agar bangsa ini bisa memilik kesempatan mengenyam bangku kuliah di Perguruan Tinggi," ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Nuroji mengatakan, penerimaan mahasiswa baru di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami berbagai persoalan, salah satunya adalah dengan adanya penurunan kuota akibat adanya bencana banjir yang terjadi di provinsi tersebut.

 

"Kendala lainnya yakni akibat adanya sejumlah perangkat IT yang bermasalah sehingga mengurangi dari jumlah yang tersedia, dan hal tersebut menyebabkan dibeberapa sekolah tidak bisa mendaftar untuk mengikuti proses pengisian dan verifikasi PDSS (Pangkalan Data Siswa dan Sekolah)," tutupnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata
08-08-2020 / KOMISI X
Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif....
Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka
07-08-2020 / KOMISI X
Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube...
Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet
06-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan...
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...