Penerapan B20 Rusak Mesin Transportasi

16-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Geraldi/mr

 

Kebijakan pemerintah yang menerapkan BBM Biodisel 20 (B20) untuk menekan impor, ternyata membahayakan sistem transportasi. Campuran 20 persen biodisel ke dalam BBM jenis solar akan merusak mesin kendaraan bermotor. Tidak saja sistem transportasi yang akan terganggu, bahkan perekonomian nasional juga akan terdampak dengan kebijakan penerapan B20 ini.

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkap hal tersebut saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ternyata, BBM B20 akan merusak ruang bakar mesin kedaraan, karena akan menumpuk banyak kotoran. Dan kotoran itu tidak bisa terbakar dalam mesin.

 

“Kami sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan penerapannya menjadi B30. Saat ini memang masih B20. Ternyata, dampaknya menyebabkan ruang bakar mesin menjadi kotor. Bila ini diterapkan pada mesin perkapalan, maka akan jadi kendala sangat besar,” kilahnya.

 

Negara-negara di dunia, sambung legislator F-Gerindra ini, belum menerapkan B20 seperti di Indonesia. Rata-rata masih pada B10. Australia, Kanada, dan Malaysia, misalnya, tidak lebih dari B10. Pernyataan Bambang ini didukung literatur para pakar yang menyebut, sangat berbahaya bila penerapan ini dilanjutkan, apalagi bila ditingkatkan prosentasenya. “Ini akan merusak mesin transportasi kita. Tolong Bu Menteri bisa kaji semaksimal mungkin agar menjadi lebih baik,” harap Bambang. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...