Berpihak pada Rakyat, Pengesahan RUU Pertanahan Jangan Terburu-Buru

17-07-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat bersama pembicara lainya menjadi pembicara pada diskusi Forum legislasi. Foto: Oji/rni

 

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat menilai pengesahan RUU Pertanahan sebaiknya jangan terburu-buru. Meski menjadi tuntutan mutlak yang harus ada, RUU ini masih tumpang tindih dengan UU terkait tanah, dan masih terdapat banyak kasus tanah yang terjadi antar rakyat dengan negara.

 

“Pembahasan yang sudah ada itu kan bertahap ya, misalnya dari 928 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) itu kita sudah sampai ke-400-an. Jangan ngebut dulu ke sana. Lebih baik undang-undang ini jangan terburu-buru,” ujar Henry selepas diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

 

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai masih banyak poin-poin krusial yang belum berpihak kepada rakyat. “Banyak sekali yang krusial yang saya anggap keberpihakan kepada rakyat belum ter-cover. Sementara kalau secara khusus, (Fraksi) kami memandang mutlak bahwa undang-undang ini sarat akan muatan keberpihakan kepada rakyat,” jelasnya.

 

Sebagai Anggota Fraksi PDI-Perjuangan yang ditugaskan dalam Panja, Henry mengajak semua pihak bekerja dengan sepenuh hati dan memposisikan diri sebagai rakyat. “Intinya, ayo bekerja dengan hati. Jangan memposisikan diri kita sebagai pemerintah. Jangan memposiskan diri sebagai Anggota DPR RI yang lupa bahwa kita ini adalah wakil rakyat. Kita ini adalah corong rakyat untuk menyuarakan hati nurani rakyat,” pungkasnya.

 

Jika diperlukan, Panja juga dapat mengundang mitra-mitra yang berkepentingan dalam bentuk Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU). “Tidak ada salahnya mendapat masukan sebanyak mungkin. Kita kan bukan yang tahu segalanya. Banyak hal yang kita tidak tahu, justru teman-teman LSM yang lebih tahu,” imbau legislator dapil Lampung II itu.

 

Lebih lanjut, Henry mengingatkan pemerintah untuk menyempurnakan draf RUU sebelum pembahasan mendatang bersama DPR RI. Hal ini termasuk beberapa hal, diantaranya hak guna bangunan (HGB) dari 25 tahun menjadi 40 tahun, hak guna usaha (HGU), dan sebagainya. Sebagai informasi, RUU Pertanahan ini nantinya akan menjadi lex spesialis dari Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960.

 

Turut menjadi narasumber dalam diskusi ini diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS,...
F-PKS: Pansus Jiwasraya Harus Segera Dibentuk
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya harus segera dilakukan dengan...
KPPI Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir
11-01-2020 / LAIN-LAIN
Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) DPR RI turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga di beberapa wilayah padat penduduk yang terdampak...
Penyelesaian Banjir Harus Jadi Fokus Utama Pemerintah
11-01-2020 / LAIN-LAIN
Fokus penyelesaian masalah banjir harus menjadi perhatian utama bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) atau khususnya dalam hal ini...