Cukai Plastik Jangan Memberatkan Industri

18-07-2019 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Foto: Runi/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana berpandangan penerapan cukai plastik jangan sampai memberatkan industri. Demikian disampaikannya, menyoal wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memasukkan cukai plastik dalam APBN 2020. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian karena dinilai akan menghambat pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin).

 

“Kementerian Perindustrian menolak tentu punya dasar untuk itu. Pasti ada dasarnya, sebab ini terkait pertumbuhan industri juga. Jangan sampai cukai ini justru mematikan industrinya,” kata Azam saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 

Menurutnya, penerapan kebijakan cukai plastik akan berdampak negatif pada laju pertumbuhan industri, khsuusnya mamin. Dikhawatirkan, industri mamin tidak akan mampu bersaing dengan negara lain. Disamping itu, lanjutnya, plastik juga sebenarnya sudah bisa didaur ulang. “Harus ada keseimbangan jika pemerintah mau melakukan sesuatu. Jangan kita mencari yang kecil, tetapi membunuh yang lebih besar,” papar Azam.

 

Terkait pengendalian sampah plastik, politisi F-Demokrat ini menyarankan agar pemerintah lebih fokus kepada edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan bijak dan bisa menjadi nilai tambah. “Masyarakat tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus ada edukasi dan itu tugas pemerintah,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai penerapan cukai plastik tidak akan efektif mengurangi sampah plastik, jika pemerintah masih membuka ruang masuknya sampah plastik impor yang berasal dari negara – negara maju. “Cukai ini tidak akan berpengaruh pada limbah plastik, karena negara lain masih membuang sampah ke kita,” terangnya.

 

Khilmi menambahkan, kebijakan yang menyangkut lintas sektoral seharusnya dibahas secara bersama sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. “Harus ada koordinasi lintas kementerian. Karena kita lihat di pemerintah sekarang ini, sinergi antara kementerian itu tidak ada,” ungkap politisi F-Gerindra ini.

 

Ditemui di waktu berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma menyarankan agar pelaku industri mempertimbangkan dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Ia pun meminta pelaku industri merespon penerapan cukai plastik secara kreatif.

 

Momentum ini justru dapat mendorong pelaku industri untuk terus berinovasi dengan menciptakan produk plastik yang ramah lingkungan. “Industri kita harapkan untuk meresponnya dengan kreatif. Ini mendorong inovasi juga kan, kalau enggak dipaksa begini, inovasinya enggak akan berkembang,” papar politisi F-PDI Perjuangan ini. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kawal Ratifikasi Perdagangan Internasional Agar Tetap Berpihak Pada Rakyat
10-08-2020 / KOMISI VI
Awal Februari 2020, DPR RI menetapkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Terkait dengan...
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
07-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Foto : Istimewa/Man Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta agar vaksin Covid-19...
UMKM Harus Tetap Diberi Insentif dan Akses Kemudahan
06-08-2020 / KOMISI VI
Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus tetap diberikan kemudahan berusaha termasuk akses modal dan insentif. Sayangnya, ada perubahan...
Legislator Dorong Pemberdayaan Produk Domestik Tekan Impor
06-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong pemberdayaan produk-produk domestik guna menekan impor di tengah masa pandemi. Marwan menjelaskan,...