Komisi XI Libatkan Stakeholder dalam Penyeleksian Calon Anggota BPK RI

18-07-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan bahwa Komisi XI DPR akan selalu melibatkan stakeholder dalam menentukan setiap kebijakan, tak terkecuali dalam penyeleksian calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang saat ini sudah terseleksi menjadi 32 orang dari 64 pendaftar.

 

Demikian diungkapkan Indah saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI dengan sejumlah akademisi di Universitas Airlangga (Unair) dalam menghimpun masukan terkait seleksi Anggota BPK RI, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/7/2019).

 

"Sama yang kita lakukan saat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia kemarin, kita melibatkan beberapa stakeholder seperti Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BIN (Badan Intelijen Negara) dan sebagainya. Ini adalah upaya kami melibatkan beberapa pihak untuk membuat keputusan yang benar," terang Indah.

 

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kriteria calon Anggota BPK mesti expertise layaknya manajer sebuah bank. Walaupun memiliki keahlian tertentu, tapi seolah-olah multi-expert yang bisa  mengelola keuangan, mengerti ilmu psikologi dalam pemberian kredit dan mengerti hukum. "Kami memilih Unair untuk meminta masukan mengenai mekanisme pemilihan. Mulai bagaimana cara menseleksi yang lebih tepat sampai syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Anggota BPK," terangnya.

 

Legislator dapil Jawa Timur I ini mengatakan kriteria calon Anggota BPK RI yang berhasil dihimpun dari pertemuan dengan akademisi di Unair diantaranya para calon diminta untuk tetap menjaga independensi, mengerti aspek keuangan, auditing serta permasalahan yang berkaitan dengan keuangan negara.

 

Terkait rencana pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Anggota BPK, Indah menuturkan, hal ini kedepan harus diatur dalam Undang-Undang BPK RI. "Pansel ini kedepan bertujuan untuk mensortir permohonan yang masuk secara admisitrasi, maupun pembuatan makalah yang disodorkan pada kami. Dan ini dapat menghindari permohonan calon yang beberapa kali mengajukan dan tidak terpilih," tutupnya. (jk/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Bank Himbara Akselerasi Penyaluran Stimulus PEN
25-09-2020 / KOMISI XI
Menuju penghujung kuartal III-2020, Pemerintah terus memaksimalkan pelaksanaan berbagai stimulus yang termuat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Konferensi...
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...