Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018

23-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Grace/rni

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018. Adapun catatan itu ialah agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga khususnya yang belum mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah, dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian dan lembaga,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah usai Rapat Kerja dengan perwakilan pemerintah di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal itu menurutnya penting dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

 

Said juga meminta pemerintah agar menyebarluaskan informasi laporan keuangan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan meningkatkan Penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah pusat.

 

Politisi dapil Jawa Timur XI itu menambahkan, pemerintah juga diminta agar memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif efisien dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya.

 

“Selain itu pemerintah agar meningkatkan peran dan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari tahap perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran,” jelas Said.

 

Dipandang juga perlunya dorongan untuk melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK, terutama kepada kementerian yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...