Harus Ada Koordinasi Dengan Kepolisian Tangani Impor Plastik Mengandung Limbah B3

25-07-2019 / KOMISI III

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yg dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepri Foto 
: Singgih/mr

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan dalam menangani puluhan kontainer plastik impor yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus ada koordinasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bea Cukai dengan penyidik dari Kepolisian.

 

“Kita melihat langsung kondisi kontainer yang berisi limbah plastik yang mengandung limbah B3, dan ingin mengetahui secara detil penanganan kasus hukumnya terutama koordinasi PPNS dengan kepolisian, apakah ada unsur pidana dalam proses masuknya plastik yang terkontaminasi limbah B3 ini,” ungkapnya di Mapolda Batam, usai meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepri, Selasa  (23/07/2019).

 

Dalam kesempatan tersebut, Desmond meminta agar kontainer yang berisi limbah plastik bercampur limbah B3 dilakukan ekspor kembali ke Negara asalnya karena dinilai tak layak dan melanggar hukum. Selain itu akan menggangu dan tidak sejalan dengan semangat bersama untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia.

 

“Persoalan kontainer yang berisi sampah plastik mengandung limbah B3 ini sudah menjadi pembicaraan nasional, tadi dari pengakuan pemilik barang mengaku bahwa kontainer tersebut bukan berisi plastik namun berisi bahan baku. Ini kita serahkan kepada penyidik untuk menyimpulkan, bila terbukti sampah maka ini melanggar peraturan perundang-undangan dan kontainer-kontainer tersebut harus dikembalikan ke Negara asalnya,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kapolda Kepulaua Riau Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa kasus impor limbah plastik yang mengandung B3 tersebut ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan lingkup kewenangan undang-undang. Meski demikian, PPNS tetap melakukan koordinasi dengan Kepolisian guna mengungkap permasalahan tersebut.

 

“Untuk penyidikan kasus kontainer impor sampah plastik bercampur limbah B3 dilakukan oleh PPNS Bea Cukai  namun tetap dilakukan koordinasi dan dibawah pengawasan dari kepolisian,” ujarnya.

 

Diketahui, setidaknya ada 65 kontainer impor plastik yang diduga mengandung limbah B3, namun setelah dilakukan telaah dinyatakan ada 38 kontainer limbah plastik mengandung B3, 11 kontainer limbah plastik tercampur sampah dan 16 kontainer  lainnya tidak mengandung B3 dan tidak tercampur sampah. Terhadap 49 kontainer bermasalah. (skr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...