Kasus Impor Limbah Plastik Di Batam Bias Penanganan

25-07-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Toha Foto : Singgih/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Toha menilai kasus impor limbah plastik yang terjadi di Batam penanganannya menjadi bias, dimana dalam Undang-Undang (UU) Perdagangan diperbolehkan namun dalam UU Lingkungan Hidup hal tersebut dilarang.

 

“Kasus yang terjadi di Batam yaitu impor limbah ini, menjadi acuan untuk saling koordinasi antar lembaga dalam membuat peraturan perundang-undangannya,” ungkap Toha usai meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar di Batam, Kepri, Selasa (23/07/2019).

 

Dijelaskan Toha, dalam UU Perdagangan, impor sampah plastik diperbolehkan. Namun dalam UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tesebut tidak diperbolehkan. Mengingat, dalam menjaga lingkungan hidup,tidak boleh memasukkan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3).

 

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap sektor industri tidak melakukan impor limbah plastik, mengingat di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai melarang membuang sampah-sampah plastik serta mulai mengurangi penggunaan plastik.

 

“Ini perlu kita dukung, termasuk kerja-kerja lingkungan hidup juga perlu didukung. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan harus merevisi Undang-Undang Perdagangan sehingga jangan sampai tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kita juga ingin Indonesia terbebas dari limbah plastik yang sudah sangat mengancam lingkungan hidup,” ungkapnya.

 

Toha juga meminta para penegak hukum di Kepulauan Riau saling berkoordinasi agar ada sinergi dalam menghadapi permasalahan ini. Jangan sampai menambah kebingungan masyarakat dalam menanggapai permasalahan ini karena adanya perbedaan peraturannya. (skr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...