Perhatian Pemerintah terhadap Industri Maritim Masih Minim

25-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Bambang mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah.

 

“Kesulitan yang dihadapi industri maritim selain kurangnya fasilitas, juga diperparah dengan infrastruktur yang sangat lambat,” ujar Bambang, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

 

Sebagai contoh, sambung politisi Partai Gerindra ini, pada industri galangan kapal, mereka mengalami kesulitan terhadap kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan - karyawan yang bekerja disana terpaksa beralih profesi.

 

“Hampir sekitar 50 persen galangan kapal kita mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan yang bekerja disana beralih profesi sebagai pengemudi ojek online,” ungkap Bambang.

 

Terkait hal itu, Bambang juga menyampaikan, industri pelayaran juga mengalami masalah dimana kurangnya perhatian intensif terhadap fasilitas pelayaran juga bunga bank lebih tinggi dari bunga komersial. “Sedangkan, fasilitas kepada industri pelayaran tidak ada perhatian insentif dan bunga banknya lebih tinggi dari bunga komersial,” keluhnya.

 

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap industri maritim, dimana industri maritim dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata. “Kami memohon perhatian dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan terhadap maritim karena ini yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata,” pungkas Bambang. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang. Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR...
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
17-09-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah...
Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK
17-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...
Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3
16-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyetujui perubahan...