Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

05-08-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Ria/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu.

 

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan," jelasnya saat rapat dengan Kakanwil Kementeriah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (2/8/2019). 

 

Dijelaskan Habib, pengawasan orang asing saat ini diambil alih oleh Kemenkumham, dulunya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kemenkumham meminta Komisi III DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Keimigrasian. Saat dilakukan revisi terhadap UU Keimigrasian, Kemenkumham meminta untuk diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan.

 

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral," jelasnya, seraya menambahkan Komisi III DPR RI mendorong agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bareskrim Harus Tindaklanjuti Kesimpulan Tim Labfor Terkait Kebakaran Gedung Kejagung
18-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Abo Bakar Alhabsy mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti kesimpulan yang diambil oleh...
Anggaran Rehabilitasi Pengguna Narkoba Harus Diprioritaskan
15-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan, hendaknya postur anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) memprioritaskan pada rehabilitasi pengguna...
Legislator Dukung Peningkatan Sarpras Lapas
14-09-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar Rp 1,46 triliun. Anggota Komisi...
Komisi III Imbau Kejaksaan dan KPK Bangun Sinergi Penegakan Hukum
14-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengimbau agar Kejaksaan Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi...