Investigasi Pemadaman Listrik Diharapkan Berjalan Independen

06-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Foto: Grace/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyayangkan pemadaman listrik di Jawa-Bali dalam jangka waktu yang lama pada beberapa hari lalu. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi PT. PLN (Persero) dan dilakukan investigasi guna memberikan kepastian kejadian sebenarnya. Ia berharap investigasi dari pihak manapun, berjalan secara independen dan baik.

 

“Harus diungkapkan apa adanya sebab-sebab terjadinya itu,” tegas Kurtubi  saat menjadi narasumber di Forum Legislasi bertema ‘Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Perlindungan Konsumen?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto sebagai pembicara.

 

Kurtubi menyayangkan, setelah terjadinya pemadaman listrik itu beredar kabar dengan logika yang tidak nyambung. Ia melihat bahwa seharusnya PLN dapat memberikan pernyataan yang sesuai dengan logika publik. Sehingga apa yang diungkapkan PLN justru menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

 

“Sebab ada logika yang kurang nyambung sebagaimana diberitakan. Seperti PLTU di Suralaya bermasalah, PLTG di Cilegon juga bermasalah pada saat yang sama. Inipun kemudian diralat oleh pihak PLN dan faktanya terjadi pemadaman yang luar biasa,” tandas Kurtubi

 

Legislator Partai NasDem itu menambahkan, Komisi VII DPR RI selaku mitra kerja PLN saat ini tengah melakukan pembahasan tertutup dengan PLN membahas pemadaman listrik tersebut, meskipun rapat tersebut digelar dalam masa reses, diharapkan DPR RI mendapatkan jawaban yang diharapkan. 

 

“Hari ini adalah pertemuan (Komisi VII DPR RI) dengan PLN dan mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Seperti soal ganti rugi atau kompensasi sudah diatur undang-undang, pihak yang dirugikan oleh pemadaman tersebut berhak melakukan mengajukan gugatan," tegas Kurtubi.

 

Namun atas kejadian ini Kurtubi meminta kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungan kepada PLN, karena PLN ini adalah aset negara yang ditugaskan untuk mengelola ketenagalistrikan sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 

“DPR mendukung jika ada rakyat yang menuntut menuntut. PLN milik kita, milik negara. Dengan adanya kejadian ini jangan sampai PLN tambah kacau. Menteri yang membawahi PLN harus berfikir jauh ke depan. PLN jangan diatur dengan asal-asalan,” tutup legislator dapil NTB itu. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...