Rakyat Dirugikan Akibat Padamnya Aliran Listrik

06-08-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi berikan keterangan pers. Foto: Jaka/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada hari Minggu (4/8/2019) lalu, telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang terdampak.

 

Kurtubi menyampaikan, dilihat dari sisi lamanya pemadaman listrik dan dari sisi daerah yang terdampak, hal itu sangat luar biasa. Sehingga rakyat merasa begitu menderita karena kehidupannya terganggu. Oleh karenanya, (hari ini) Komisi VII DPR memanggil Plt. Dirut PLN (Persero) beserta jajarannya guna mengetahui penyebab utama dari kejadian tersebut.

 

“Yang kita dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Ungaran. Kami akan mendorong untuk dilakukan investigasi se-independen mungkin. Kita mengharapkan menguak secara jujur dan fair apa penyebab sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini,” kata Kurtubi di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

 

Listrik di negara kita amat sangat penting keberadaannya, lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem itu. “Baru padam sekitar 12 jam, sudah banyak menyebabkan penderitaan. Contohnya pada operasional MRT. Bagaimana kalau kita sudah punya MRT dan LRT yang beroperasi ke segala arah, ataupun bagaimana kalau semua kendaraan listrik sudah beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

 

Dikatakannya, saat ini ada 30 pembangkit di Pulau Jawa. “Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang ‘wah’,” ucap Kurtubi.

 

Ia berharap, kedepan pemerintah didalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. “Kita mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” tutupnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Implementasi Permen ESDM No 8 Tahun 2020
29-09-2020 / KOMISI VII
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut...
Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM
24-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan...
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...
Pemerintah Dinilai Lamban Soal Pengembangan EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal...