Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR

08-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi  Foto : Runi/mr

 

Fungsi Kontrol dan Pengawasan DPR RI kepada pemerintah sebenarnya berlaku menyeluruh tak terkecuali meskipun partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintahan, karena fungsi tersebut merupakan amanat dari konstitusi. Demikian dijelaskan oleh Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi yang mengambil tema "Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" 

 

Menurut Viva, sebagai wakil rakyat, DPR RI tidak relevan lagi mendikotomikan antara oposisi dan koalisi. Karena sesuai dengan amanat konstitusi, DPR harus senantiasa melakukan fungsi pengawasan, agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.    


"Sebenarnya kalau di parlemen menjadi tidak relevan karena apa, seluruh partai politik, apakah partai itu pedukung pemerintah atau di luar pemerintah sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif," papar Viva di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019). 

 

Politisi dari Fraksi PAN ini juga menyampaikan, bahwa Indonesia menganut sistem politik presidensial, maka idealnya fungsi pengawasan kepada pemerintah harus tanpa beban, berbeda dengan sistem politik parlementer, eksekutif bertanggungjawab penuh pada perlemen. 

 

"Kita bukan seperti itu, kalau di sistem parlementer jelas ini partai pemerintah dan partai oposisi. Partai oposisi di dalam melakukan fungsi pengawasan dia harus izin dulu kepada partainya kemudian baru bicara. Nah tapi kalau kami yang ada di DPR RI ini sudah mengerti tugasnya sebagai Anggota DPR, melakukan fungsi pengawasan tanpa melakukan koordinasi dengan partai politik, kondisi itu sudah bisa dimaklumi," papar Viva. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Konfigurasi Politik di Pimpinan MPR Jaga Stabilitas Nasional
23-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan konfigurasi politik di Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen...
Anggota DPR Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan
21-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang telah masuk ke dalam...
Panitia Natal DPR-MPR-DPD Gelar Audiensi dengan Tokoh Nasrani
20-01-2020 / LAIN-LAIN
Penyelenggaraan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 MPR RI-DPR RI-DPD RI akan berlangsung pada tanggal 29 Januari 2020 mendatang di...
F-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS,...