Legislator Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

09-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil Foto : Runi/mr

 

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurutnya hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

 

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengakat tema ‘Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?’ yang digelar di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

 

Ditambahkannya, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.

 

Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

 

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” pungkasnya. (rfk/dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Konfigurasi Politik di Pimpinan MPR Jaga Stabilitas Nasional
23-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan konfigurasi politik di Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen...
Anggota DPR Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan
21-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang telah masuk ke dalam...
Panitia Natal DPR-MPR-DPD Gelar Audiensi dengan Tokoh Nasrani
20-01-2020 / LAIN-LAIN
Penyelenggaraan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 MPR RI-DPR RI-DPD RI akan berlangsung pada tanggal 29 Januari 2020 mendatang di...
F-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS,...