Akselerasi SDM Harus Didukung APBN

16-08-2019 / PARIPURNA

Presiden RI Joko Widodo foto bersama dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI Foto : Azka/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing global, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 perlu didukung dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkesinambungan.

 

“RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2020 yang disampaikan oleh Presiden hari ini merupakan APBN pertama dalam RPJMN 2020 – 2024. Karena itu, RAPBN yang disusun harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur,” ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Untuk mencapai hal tersebut, dalam lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo akan memfokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menanggapi hal itu, Bamsoet mengatakan hal ini sangat tepat dan patut diapresiasi. Namun, akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing global perlu didukung dengan kinerja APBN yang berkesinambungan, yaitu dengan mengendalikan defisit APBN.

 

Bamsoet mengutarakan, kinerja realisasi Semester I tahun 2019 belum menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun lalu. Berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2019, penerimaan negara hanya mampu mencapai 41,5 persen atau lebih rendah dari realisasi periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 44 persen.

 

Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi ini disebabkan oleh kinerja perpajakan yang menurun dengan realisasi Semester I tahun 2019 hanya mencapai 38,6 persen atau lebih rendah dari tahun lalu, yaitu sebesar 5,4 persen. Sementara pada tahun dalam periode sama, perpajakan mampu tumbuh hingga 14,8 persen.

 

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 diperkirakan masih terus berlanjut akibat eskalasi perang dagang dan keamanan serta dinamika geopolitik global. Tekanan eksternal ini berdampak pada penurunan permintaan produk ekspor Indonesia, sehingga dapat memperlambat perbaikan kinerja neraca perdagangan dan cadangan devisa Indonesia.

 

Bamsoet menambahkan, meskipun kebijakan makro ekonomi telah mampu menjaga kestabilan ekonomi, namun pertumbuhannya masih mengalami tekanan. Karena itu, DPR RI memandang perlu untuk melakukan affirmative action, baik dari sisi fiskal maupun moneter guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesinambungan fiskal yang tertuang dalam penyusunan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020.

 

“Agar Indonesia terus bergerak maju, kita harus bergerak bersama-sama guna mewujudkan visi besar Indonesia yakni  mampu menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di masa yang akan datang,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung...
Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021
29-09-2020 / PARIPURNA
Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap...
Anggota DPR Ingatkan Tiga UU yang Belum Diparipurnakan
29-09-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi H Amro mengingatkan tentang nasib tiga rancangan undang-undang yang sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR...
Waktu Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Sampai Masa Persidangan ke-II
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang dilangsungkan di Gedung DPR RI,...