Pemerintah Tetapkan Tiga Strategi Capai Target Fiskal 2020

16-08-2019 / PARIPURNA

Presiden Joko Widodo dan Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menuju Gedung Nusantara menghadiri Sidang bersama DPR RI Foto : Oji/mr

 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan tiga strategi yang akan dilakukannya dalam mencapai target fiskal di tahun 2020. Tiga strategi tersebut adalah memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

 

Tiga langkah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga APBN agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. “Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," ujar Presiden Jokowi saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Tiga strategi itu diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.

 

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima adalah antisipasi ketidakpastian global. Untuk tujuan tersebut maka RAPBN 2020 akan mengalami defisit sebesar 1,76 persen dari PDB. "Dengan fokus pada lima hal tersebut, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun," ujarnya.

 

Defisit tersebut, lanjut Presiden Jokowi akan dikelola secara transparan dan akuntabel dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi pada masa sekarang dan akan datang. Namun, ia juga meminta kepada DPR RI untuk terus memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal defisit tersebut. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung...
Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021
29-09-2020 / PARIPURNA
Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap...
Anggota DPR Ingatkan Tiga UU yang Belum Diparipurnakan
29-09-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi H Amro mengingatkan tentang nasib tiga rancangan undang-undang yang sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR...
Waktu Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Sampai Masa Persidangan ke-II
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang dilangsungkan di Gedung DPR RI,...