Legislator Dukung Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

16-08-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam. Foto: Hendra/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam, mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, khususnya berkenaan dengan rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia. Ihwan sendiri mengaku siap mendorong Provinsi Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benua Etam untuk terpilih menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.

 

“Saya berharap Kalimantan Timur yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara. Sebagai Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya merasa terpanggil untuk ikut berperan agar pemindahan ibu kota negara bisa berjalan sukses,” kata Ihwan usai agenda Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Namun menurutnya, jika ditanya kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, apakah siap untuk menjadi ibu kota negara yang baru, maka semua pasti akan menyatakan kesiapannya. “Hampir tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang akan menolak untuk menjadi pusat pemerintahan negara ini, mengingat multiflier effect-nya yang sangat luar biasa, baik secara efek peningkatan ekonomi, peradaban sosial dan budaya, kondisi politik bahkan aspek pertahanan dan keamanan," tandasnya.

 

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, masyarakat Kaltim sangat bersyukur karena Kaltim termasuk provinsi yang diunggulkan bersama-sama dengan Kalimantan Tengah oleh pemerintah pusat. Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang melakukan pengkajian lebih detil mengenai seluruh aspek di kedua provinsi ini.

 

“Jadi, ini kesempatan Kaltim untuk menampilkan seluruh yang terbaik. Salah satu keunggulan Provinsi Kaltim yang perlu ditonjolkan diantaranya adalah mengenai kemampuan memasok kebutuhan energi bagi ibu kota negara. Kaltim adalah lumbung energi, maka hal itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain," tegas Ihwan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM
24-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan...
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...
Pemerintah Dinilai Lamban Soal Pengembangan EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal...
Komisi VII Apresiasi Masukan terkait RUU EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan berbagai organisasi seperti Kamar Dagang Industri (Kadin), Tropical Landscape...