PLTU Cilacap Perlu Perlindungan Bencana

19-08-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi (tengah) Foto : Husen/mr

 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, Jawa Tengah, perlu mendapat perlindungan memadai dari bahaya bencana alam. PLTU berkapasitas 2 x 300 mw ini pernah terserang tsunami beberapa tahun lalu, sehingga mengganggu pasokan listrik untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

"Saya menganjurkan dibuat tembok yang lebih tinggi di pinggir pantai, sehingga yang sedang dibangun 3000 mw betul-betul bisa bertambah," seru anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi usai meninjau PLTU Cilacap, Jateng, Minggu (18/8/2019). Dikatakannya, pantai selatan Jawa rawan terjadi gempa dan tsunami. Untuk itu perlu desain pembangkit listrik yang kokoh dan tahan gempa hingga 9 skala richter.

 

Otoritas PLTU Cilacap harus mampu membangun PLTU sesuai dengan kondisi alamnya. Ketika tsunami terjadi pada 2016, pasir laut masuk ke kawasan PLTU dan merusak jaringan pembangkit. Break water yang sempat dibangun PLTU Cilacap sendiri sempat rusak diterjang tsunami. Seperti disarankan Kurtubi, tidak sekadar break water yang dibangun, tapi juga tembok tinggi di sisi pantai agar bahaya gelombang laut akibat tsunami tidak masuk ke kawasan PLTU.

 

Diakui legislator F-Nasdem ini, PLTU Cilacap punya peran sangat strategis sebagai sumber listrik di pulau Jawa. "Kita ketahui Jawa bagian barat disuplai kebutuhan listriknya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk dari Cilacap ini. Kita pastikan ke depan tidak boleh ada lagi blackout. Kita pastikan PLTU Cilacap ini bisa menunjang kehandalam sistem listrik di Jawa khususnya Jateng dan Jogja," harapnya. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Investasi Hulu Migas Turun Akibat Pandemi Covid-19
30-09-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, naik turunnya investasi hulu migas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu...
Legislator Pertanyakan Implementasi Permen ESDM No 8 Tahun 2020
29-09-2020 / KOMISI VII
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut...
Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM
24-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan...
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...