PLTU Cilacap Harus Antisipasi Tsunami

19-08-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam Foto : Husen/mr

 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga. Pada 2006 pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang gelombang ombaknya menerjang pula PLTU di Cilacap, Jateng.

 

Konstruksi PLTU yang tahan gempa dan tsunami jadi desain ideal di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8/2019).

 

Disampaikan Ridwan, PLTU Cilacap pernah sekali terendam air laut karena tsunami walau dengan ketinggian yang rendah. Untuk itu PLTU Cilacap perlu lebih sigap mengantisipasi tsunami yang mungkin saja kelak datang lebih tinggi.

 

"Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Negara kita ring of fire. Di Indonesia bencana alam sering terjadi sebelum kita tahu. Di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami. Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya," kilah politisi Partai Golkar itu.

 

Ditambahkan Ridwan, bila PLTU Cilacap terganggu, maka terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa, terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM
24-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan...
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...
Pemerintah Dinilai Lamban Soal Pengembangan EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal...
Komisi VII Apresiasi Masukan terkait RUU EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan berbagai organisasi seperti Kamar Dagang Industri (Kadin), Tropical Landscape...