RUU Ekraf Harus Urai Permasalahan

22-08-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia Foto : Erman/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia menjabarkan beberapa hal yang bisa menjadi hambatan dan harus segera diurai pada Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf). Dimana, dalam ketentuan umum RUU ini nantinya harus mendefinisikan secara jelas tentang produk dari ekonomi kreatif. Agar pada saat implementasi, sudah bisa dinilai mana yang termasuk kategori ekraf dan yang bukan.

 

Hal tersebut diungkapkan Ledia usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, DPRD Jawa Tengah, serta stakeholder bidang ekraf dalam rangka Uji Publik RUU Ekraf di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (20/8/2019).

 

“Kalau tidak, nanti akan kesulitan saat implementasi, karena bergantung pada persepsi masing-masing pemerintah daerah. Makanya setelah ini diundangkan, harus segera disosialisasikan secara masif supaya pemerintah daerah juga enggak salah (tafsir). Misalnya, ini masuk kreatif atau enggak? Hal seperti ini bisa jadi fatal. Karena tipis bedanya antara ekraf dengan UMKM yang bergerak di sektor yang sama,” tambah Ledia.

 

Selanjutnya menurut politisi F-PKS itu, permasalahan berikutnya terkait dengan pendanaan. Yang mana, saat ini masyarakat masih banyak terjebak pada sistem permodalan perbankan. “Ada masukan, bagaimana dengan bantuan permodalan yang tidak menggunakan jaminan, misalnya dalam bantuan permodalan Syariah. Ini belum masuk, nah ini kita harus dipikirkan lebih dalam," ucapnya.

 

Politisi dapil Jawa Barat I ini juga menyoal tentang pendidikan kreatif yang ada di Indonesia belum terlalu terintegrasi dengan cepat. Karena kebanyakan pelaku Ekraf merujuk hasil karyanya dari luar negeri. "Kita punya problem dengan pendidikan dasar, tapi bagi mereka yang sudah mulai berkembang dengan pembangunan kreativitas, mereka juga sudah mulai menyiapkan pelayanan lebih banyak lagi," ucap Ledia.

 

Kemudian menurutnya yang mungkin akan jadi masalah adalah persepsi. Di kalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa orang kreatif itu moody (sifat terkait suasana hati, red). Jadi jika seseorang mood-nya sedang bagus, maka ia bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif. Persepsi inilah menurut Ledia yang harus diubah, bahwa sesungguhnya orang-orang kreatif itu justru tidak terpaku pada mood-nya saja. Mereka juga bisa bekerja dalam tenggat waktu yang ditentukan (deadline).

 

"Sebenarnya dengan banyak hal yang bisa memancing kreativitas untuk lebih berkembang dan yang paling penting adalah kreativitas ini nanti dikelola dengan sustainaible (berkelanjutan), teratur, terjangkau dan jangka panjang. Sebab kalau kreatifnya sebentar, terus ganti lagi, dikerjain sebentar dan bosen ganti lagi, nah itu enggak akan menghasilkan ekonomi kreatif. PR juga buat kita ke depannya,” pungkas Ledia. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU SKN Perlu Akomodir Olahraga 'Off-Road'
24-09-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menghimpun sejumlah masukan dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN)....
Kemenparekraf Diharap Kembangkan Potensi Desa Wisata
24-09-2020 / KOMISI X
Potensi desa wisata masih luput dari perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk dikembangkan. Keberadaan desa wisata saat ini...
Rencana Menghilangkan Mapel Sejarah Sangat Meresahkan
23-09-2020 / KOMISI X
Wacana menghilangkan mata pelajaran (mapel) sejarah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah meresahkan banyak pIhak, terutama para guru...
Pagu Definitif Kemenparekraf Rp 4,907 Triliun
23-09-2020 / KOMISI X
Pagu definitif untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tahun 2021 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 4.907.148.382.000. Besaran anggaran ini...