Penuntasan Kemiskinan dan Pengangguran Harus Jadi Pekerjaan Utama Pemerintah

22-08-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana menyampaikan, kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi jangan terhambat. Untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran, hendaknya pemerintah mewaspadai dampak pelemahan permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan seperti karet dan minyak kelapa sawit, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.

 

“Penurunan daya beli di kalangan petani juga masih menjadi persoalan utama. Program kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat kelas bawah sehingga sasaran kebijakan fiskal yang berkeadilan serta kualitas belanja pemerintah agar diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut," papar Lena saat membacakan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di hadapan Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

 

Lena juga menyarankan agar penerimaan negara yang bersumber dari energi seperti batu bara perlu bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif, serta dituntut mengambil langkah-langkah yang optimal bagi pengelolaan fiskal baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

 

Terkait dengan postur anggaran tahun 2020, F-PPP meminta agar pengelolaan makro ekonomi dan fiskal mampu menciptakan arus investasi dan ekspor yang lebih besar, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

 

Legislator dapil DKI Jakarta II itu mengatakan, F-PPP mendorong Pemerintah agar meningkatkan ekspor, melalui diversifikasi ekspor maupun dari sisi komoditasnya. Selain itu Pemerintah perlu memperluas kebijakan substantif terhadap produk-produk impor antara lain produk impor pangan seperti sereal dan gula serta bidang telekomunikasi.

 

Lena juga memberikan penegasan agar Pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global terkait suku bunga komoditas arus modal. "Kami menilai tentang perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh perekonomian global sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi resiko depresiasi Rupiah terhadap dolar akibat meningkatnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok," ujar Lena. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung...
Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021
29-09-2020 / PARIPURNA
Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap...
Anggota DPR Ingatkan Tiga UU yang Belum Diparipurnakan
29-09-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi H Amro mengingatkan tentang nasib tiga rancangan undang-undang yang sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR...
Waktu Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Sampai Masa Persidangan ke-II
29-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang dilangsungkan di Gedung DPR RI,...