Fahri Hamzah Serahkan 'Blueprint' Implementasi Reformasi DPR RI

27-08-2019 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyetujui laporan yang disampaikan Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah Foto : Oji/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyetujui laporan yang disampaikan Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah. Dalam kesempatan tersebut, Fahri menyerahkan Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Perwakilan.

 

“Saya atas nama Ketua Tim Implementasi Reformasi menyerahkan buku Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket RUU Lembaga Perwakilan untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPR RI periode 2019 – 2024,” ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

 

Dalam laporannya, Fahri menyampaikan bahwa Tim Implementasi Reformasi DPR RI dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 12/DPR RI/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015. Anggota Tim berasal dari seluruh fraksi di DPR RI dan langsung bekerja sejak hari pertama dilantik dengan melakukan penguatan DPR, tidak hanya terkait kelembagaan tetapi juga sistem kerja dalam melakukan artikulasi dan agredasi kepentingan rakyat.

 

“Anggota Dewan akan diberikan dua buah dokumen, dokumen pertama adalah dokumen blueprint Reformasi DPR RI yang diserahkan kepada Ketua DPR untuk diteruskan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan kepemimpinan Anggota DPR yang akan datang sebagai hadiah dari Anggota Dewan periode yang sekarang ini,” ujarnya.

 

Sedangkan dokumen yang kedua adalah 6 draf RUU yang merupakan alat bagi sebuah pembentukkan kelembagaan Parlemen Modern di masa yang akan datang, sambungnya. Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang kesejateraan rakyat (Korkesra) itu menjelaskan, enam draf tersebut terdiri dari 4 RUU pecahan dari UU MD3, yakni RUU MPR, RUU DPR, RUU DPD, dan RUU DPRD. Sedangkan RUU yang kelima adalah RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan, dan yang terakhir RUU tentang Etika Anggota Lembaga Perwakilan.

 

“Tim ini dibentuk dengan nama Tim Implementasi Reformasi DPR RI. Disebut implementasi karena kita menyadari bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang lahir dalam periode sebelumnya telah mengandung unsur-unsur reformasi DPR. Diantara unsur Reformasi DPR itu adalah terjadinya penguatan yang sangat signifikan, tidak saja kepada Anggota DPR beserta seluruh staf bawaannya sebagai Political Appointee, tetapi juga penguatan bagi sistem pendukung,” tutur Fahri.

 

Dikatakan Fahri, penguatan Political Appointee adalah kepada lembaga yang sifatnya tidak permanen. Namun ada sistem pendukung yang sifatnya permanen, dalam hal ini terbentuknya Badan Keahlian DPR yang mendampingi Setjen DPR sebagai pendukung dan dapur pemikiran.

 

“Keduanya menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita kedepan adalah membangun Pusat Pendidikan Legislatif. Selama ini di Indonesia tidak ada Pusat Pendidikan Legislatif. Oleh karenanya ada keharusan untuk kita membuat Pusat Pendidikan Legislatif agar seluruh Anggota legislatif di seluruh Indonesia bisa di training sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

 

Fahri menegaskan, ada dua pekerjaan rumah kedepan yang terdapat dalam rencana yang ada di dalam RUU bagi keanggotaan dewan yang akan datang, yakni kemandirian kamar legislatif yang hingga kini belum tercapai secara penuh, dan masalah pembangunan kawasan Parlemen.

 

“Seharusnya parlemen disertai dengan tempat-tempat untuk menyatakan aspirasi rakyat. DPR juga seharusnya mempunyai visitor center yang baik yang mengelola perpustakaan besar dan mengelola museum yang akan menjadi perlambang bagi sejarah bangsa untuk mengingat sejarah dan tradisi demokrasi bangsa ini, selain pusat-pusat kegiatan lainnya yang merupakan pusat kegiatan masyarakat,” pungkasnya.  (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...