Legislator Minta Pertimbangkan Kata 'Syariah' Dalam IISP di Madura

28-08-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI, Mohammad Idham Samawi Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI, Mohammad Idham Samawi berharap penggunaan kata syariah dalam rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan, Madura sebagai Kawasan Ekonomi Syariah, agar dapat dipertimbangkan.

 

“Saya berharap kata-kata syariah dipertimbangkan lagi, karena khawatir akan menimbulkan pro dan kontra di kemudian hari,” ujar Idham saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Plt. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Kepala Basarnas, Kepala BMKG di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (27/8/2019).

 

Pada dasarnya, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini tidak mempermasalahkan tentang rencana pembangunan IISP tersebut. Namun ia khawatir penggunaan kata syariah, dikemudian hari akan menimbulkan pro kontra dan polemik di masayarakat. Oleh karenanya ia berharap hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali, meskipun mayoritas masyarakat sekitar merupakan umat muslim.

 

Ungkapan Idham tersebut menyusul laporan yang dibacakan oleh Plt. BPWS Danis H Sumadilaga terkait arahan perubahan kebijakan rancangan rencana kerja 2020. Dimana salah satunya tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 602.1/12650/110/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penetapan Perpres BPWS, bahwa Industri yang dapat dikembangkan di Madura salah satunya adalah Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan, Madura sebagai Kawasan Ekonomi Syariah seluas 101 hektar.

 

“Dengan dibangunnya kawasan tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi magnet bagi pasar syariah Internasional. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat sekitar,” pungkas Danis. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Belmera
10-08-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Menurut Syaikhu, kebijakan...
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...