Banyak Masukan Untuk Revisi UU Sisdiknas

30-08-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martri Agoeng. Foto: Hendra/rni

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martri Agoeng menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sangat baik dalam melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Ia pun memberikan apresiasi, karena Pemprov Jawa Timur sudah banyak melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menjalankan amanat UU tersebut.

 

Namun saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur serta stakeholder bidang pendidikan, ia menerima masukan dari berbagai pihak kepada DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU Sisdiknas tersebut. Ia pun menerima aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada Komisi X DPR RI sebagai leading sector UU Sisdiknas.

 

“Kalau kita lihat laporan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sudah banyak terobosan-terobosan dalam pelaksanaan UU Sisdiknas ini, dan terobosan yang baik, Kalaupun belum tertampung dalam norma UU, semoga nanti di dalam proses revisi UU itu bisa dimasukkan. Sehingga akan memperbaiki secara kualitas maupun kuantitas pendidikan kita," ujar Martri usai rapat Baleg DPR RI dengan Sekda Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Kamis, (29/8/2019).

 

Dalam pertemuan tersebut, politisi PKS itu membahkan, Baleg juga menerima masukan dari berbagai pihak seperti akademisi dan guru terkait disharmoni UU Sisdiknas dengan peraturan lainnya. Sehingga ini menjadi bahan masukan bagi DPR RI untuk segera melakukan penyesuaian. Begitupun dengan beberapa pasal yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

 

“Dalam proses implementasinya juga terjadi banyak disharmoni atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Masukan-masukan yang diberikan melalui Pemerintah Jawa Timur itu menjadi bahan dalam pertimbangan berikutnya. Sekarang pun sudah ada beberapa pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan mau tidak mau itu harus direvisi terhadap undang-undang ini,” jelas Martri.

 

Legislator dapil Jawa Tengah IV itu menambahkan, Baleg pun menyadari bahwa pendidikan adalah proses pembentukan sumber daya manusia yang sangat mendasar, sehingga peraturan perundangannya pun harus bagus dan baik. Karenya UU Sisdiknas ini adalah salah satu gerbang agar menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Pemerintah Beri Kewenangan Pemda
06-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengingatkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panja Cipta Kerja jangan...
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...