BPJS Defisit Rakyat Miskin Tak Terlayani

02-09-2019 / KOMISI XI

Defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebabkan kian banyak rakyat miskin yang tak terlayani akses kesehatannya. Di satu sisi, anggaran kesehatan yang diterima Kementerian Kesehatan terus naik setiap tahun. Sementara data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum valid sesuai nomor induk kependudukan (NIK).

 

Demikian mengemuka saat rapat gabungan antara Komisi XI DPR RI dengan Komisi IX DPR RI yang membahas defisit anggaran BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno di ruang rapat Komisi XI DPR, Senin (2/9/2019). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, Kepala BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

 

“Kalau defisit semakin besar dan banyak rumah sakit tidak dibayar, akhirnya banyak rakyat miskin tidak bisa diterima (berobat). Ini sudah jadi persoalan bangsa,” ucap Soepriyatno saat meminpin rapat kerja gabungan tersebut. Diungkapkannya, kini anggaran kesehatan untuk tahun 2020 dinaikan oleh Kementerian Keungan secara signifikan menjadi Rp 132 triliun.

 

Rapat gabungan ini banyak mempersoalkan data penduduk terutama kaum miskin yang menjadi peserta PIB. Rapat gabungan menyayangkan tidak menyertakan Dirjen Kependudukan Kemendagri yang memegang data jumlah penduduk. Pasalnya, banyak kaum miskin belum tercatat sebagai peserta PIB. Bahkan, ada peserta PIB yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukannya (NIK).

 

“Dulu buat program promotif, prepentif, dan edukatif. Kini, anggaran kesehatan kita semakin lama semakin naik. Tahun 2020 Rp 132 triliun menurut Kemenkeu. Naik terus anggaran kesehatan. Perlu ada satu kesatuan menyelasaikan soal ini,” ujar Soepriyatno lagi. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Bank Himbara Akselerasi Penyaluran Stimulus PEN
25-09-2020 / KOMISI XI
Menuju penghujung kuartal III-2020, Pemerintah terus memaksimalkan pelaksanaan berbagai stimulus yang termuat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Konferensi...
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...