UU Peksos Berikan Kepastian Hukum Profesi Pekerjaan Sosial

03-09-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily bersama pimpinan Komisi VIII berfoto bersama dengan sejumlah Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI). Foto: Runi/rni

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial (RUU Peksos) sebagai Undang-Undang (UU), regulasi ini akan membawa kepastian hukum terhadap profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan tugasnya, dimana pekerja sosial akan turut mendapat legalitas dan perlindungan negara dari berbagai masalah yang selama ini kerap terjadi di sektor pekerjaan sosial.

 

Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Peksos ini, kehadiran UU Peksos akan turut mendorong profesi pekerja sosial menjadi profesi yang professional. “Pekerja sosial akan didorong menjadi profesi yang profesional dengan pendidikan yang memenuhi standar-standar yang ada di dalam standar praktik pekerjaan social,” ungkap Ace usai menerima Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 

Untuk itu, Ace mengingatkan harus ada tindak lanjut dari Pemerintah terkait UU Peksos, antara lain mendorong Pemerintah untuk segera mengupayakan terciptanya pendidikan profesi yang sesuai bagi para pekerja sosial serta melakukan uji kompetensi yang sesuai terhadap seluruh pekerja sosial di Indonesia. Mengingat berbagai persoalan sosial di Indonesia seperti kemiskinan, narkoba, dan pengangguran membutuhkan penanganan seorang profesional yang kompeten.

 

Legislator Partai Golkar ini berharap dengan diberlakukannya UU Peksos serta adanya tindak lanjut penerapan UU Peksos oleh Pemerintah akan membawa perubahan positif di sektor pekerjaaan sosial, khususnya menyangkut aspek organisasi, hak dan tanggungjawab pekerja sosial, perlindungan hukum, standar kompetensi, dan lainnya. Termasuk registrasi bagi pekerja sosial asing yang berada di wilayah Indonesia.

 

“Kita tahu banyak juga para pekerja sosial asing yang berada di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU ini, maka dengan sendirinya mereka harus segera melakukan registrasi dan bisa mengadopsi para pekerja sosial Indonesia yang memang sekarang ini sudah mulai sejajar dengan para pekerja sosial lainnya dalam menghadapi persaingan global saat ini,” pungkas legislator dapil Banten I tersebut. (srw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Harapkan Wartawan Parlemen Kedepankan 'Tabayyun' dalam Pemberitaan
17-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengharapkan awak media terutama yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat semakin meningkatkan...
Lembaga Kesejahteraan Anak Perlu Perhatian Lebih
12-10-2020 / KOMISI VIII
Lembaga kesejahteraan anak di bawah naungan Kementerian Sosial perlu mendapatkan perhatian lebih. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus...
Komisi VIII Salurkan BOP Pesantren di Kaltim
11-10-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 1,3 miliar kepada 52 Pondok Pesantren yang berada di...
Terapkan Protokol Kesehatan, Legislator Optimis Pesantren Dapat Jalankan KBM Tatap Muka
11-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menegaskan bahwa ia optimistis untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dapat terus menjalankan kegiatan belajar...