Komisi III dan VIII Sinkronisasikan RKUHP dan RUU PKS

04-09-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, foto : jaka/hr

 

 

Persoalan kekerasan seksual yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disinkronisasikan oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR RI. RUU PKS yang merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tidak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

 

Ada tradisi yang baik dalam menyinkronkan dua produk hukum yang sedang dirumuskan dua Komisi tersebut. Jadi sinkronisasi tidak selalu terjadi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Delegasi Komisi VIII DPR bertandang ke ruang rapat Komisi III DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat membahas isu-isu penting seputar pidana kekerasan seksual yang diatur dalam dua produk hukum yang sedang dirumuskan tersebut.

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik yang didampingi Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Sementara Komisi VIII DPR dipimpin ketuanya, Ali Taher Parasong. “Ada tujuh isu dalam RKUHP yang sebagian besar sudah diselesaikan. Yang belum selesai ini terkait pasal-pasal kesusilaan dan kami belum sepakat. Dalam RKUHP kita mendesain hukuman pidana tidak hanya penjara. Kita mendesain ada pidana denda dan kerja sosial,” ungkap Erma.

 

Prinsip pidana dalam RKUHP, lanjut Erma, tidak semua orang yang terbukti melakukan tindak pidana langsung masuk penjara. Bila pidananya tidak terlalu meresahkan masyarakat cukup dengan pidana denda atau kerja sosial. “Misalnya, usia 75 tahun masih melakukan tindak pidana, masa dimasukkan penjara?” jelasnya lebih lanjut. Ada konsep untuk meminimalisir terpidana masuk penjara.

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri menginginkan agar RKUHP disahkan lebih dulu daripada RUU PKS. Sangat disayangkan bila RUU PKS tidak bisa disahkan karena banyak berbenturan dengan RKUHP. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI yang merumuskan RUU PKS ingin menyelaraskan hukuman pidana kesusilaan agar sebagai produk lex spesialis tetap bisa diberlakukan dan tidak berbenturan dengan RKUHP yang sedang dirumuskan Komisi III DPR RI. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bareskrim Harus Tindaklanjuti Kesimpulan Tim Labfor Terkait Kebakaran Gedung Kejagung
18-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Abo Bakar Alhabsy mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti kesimpulan yang diambil oleh...
Anggaran Rehabilitasi Pengguna Narkoba Harus Diprioritaskan
15-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan, hendaknya postur anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) memprioritaskan pada rehabilitasi pengguna...
Legislator Dukung Peningkatan Sarpras Lapas
14-09-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar Rp 1,46 triliun. Anggota Komisi...
Komisi III Imbau Kejaksaan dan KPK Bangun Sinergi Penegakan Hukum
14-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengimbau agar Kejaksaan Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi...