Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat

04-09-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea. Foto: Sofyan/hr

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3 adalah wujud perlindungan kepada rakyat. Marinus melihat peserta yang menggunakan BPJS kelas 1 dan 2 adalah orang yang tergolong mampu secara ekonomi, sehingga kenaikan iurannya lebih disetujui.

 

“Sementara yang kelas 3 ini sebagai wujud perlindungan kita kepada rakyat yang memang memiliki kemampuan ekonomi rata-rata. Itu yang kita bela sebagai wakil rakyat. Kita tetap berjuang untuk kepentingan rakyat," tegas Marinus saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 

Menurut Marinus, kenaikan iuran BPJS kelas 1 dan 2 ke depannya dipergunakan untuk membantu kelas 3, sehingga ia mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. "Ayo kita sama-sama. Mari kita terus membantu rakyat kita yang harus ditolong melalui (BPJS) kelas 3," ajak legislator dapil Banten III itu.

 

Terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan autodebit rekening, ia menanggapi wacana tersebut sangat baik. Menurutnya masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukan pembayaran iuran BPJS. Jika diberlakukan, tidak ada alasan lagi pengguna BPJS tersebut tidak memiliki uang. Ironisnnya selama ini ada perusahaan yang menurunkan informasi gaji pegawainya, sehingga iuran BPJS yang menjadi beban perusahaan menjadi lebih kecil.

 

“Saya kira itu sangat baik dan tidak merepotkan yang bayar. Sehingga tidak ada alasan tidak punya uang dan tidak cukup gaji. Kita juga mendengar kemarin bahwa banyak perusahaan yang menipu (informasi) gaji dengan menurunkan gajinya, sehingga iuran BPJS yang menjadi beban perusahaan menjadi lebih kecil. Kan tidak fair,” pungkas legislator PDI-Perjuangan ini. (gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...