Sinergi Pemerintah dan Parlemen Penting Guna Wujudkan Target SDGs 2030

05-09-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Delegasi Parlemen Turki usai rapat WPFSD ke 3 di Badung Bali. Foto : Azka/hr

 

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa DPR RI dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo saling bersinergi untuk mewujudkan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Menurutnya hal tersebut yang akan disampaikan kepada delegasi betapa pentingnya kerja sama pemerintah dan parlemen terhadap isu tersebut.

 

Hal tersebut disampaikan Nurhayati ketika ditemui Parlementaria, usai mengikuti agenda rapat kedua World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 di Badung, Bali (4/9/2019). Ia berharap para delegasi dapat menerapkan hal yang sama, sehingga target dunia terhadap TPB bisa tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

 

“Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres untuk implementasi pembangunan berkelanjutan. Jadi keseriusan itu diikuti oleh dukungan dari DPR RI dimana menginisiasi forum ini serta menjadi tuan rumah yang dihadiri oleh parlemen dunia. Jadi ini merupakan sebuah dukungan penuh dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam pencapaian agenda 2030,” sebutnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan bahwa upaya tersebut memang bukan hal yang mudah untuk diterapkan terutama dalam masalah penyelesaian pembangunan berjangka. Ia juga menyebut bahwa banyak faktor yang terus menghambat negara-negara di dunia dalam rangka mewujudkan tujuan dari TPB ini.

 

“Memang ada paradoks saat kita mulai membangun. Sudah 5 tahun misalnya berjalan, kemudian tiba-tiba terjadi dinamika seperti misalnya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Kemudian misalnya terjadi climate change, kemudian perubahan suhu seperti di Eropa. Ini hal-hal yang tidak terduga dan kemudian menjadi ada yang tertinggal dari dampak-dampak tersebut,” imbuh legislator dapil Jawa Timur V itu.

 

Untuk itu ia berharap kesadaran dari seluruh pihak di dunia peran kerja sama antar eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk mencapai TPB 2030 yang tersisa 11 tahun lagi. “Kita semua harus segera sadar bahwa membuat kebijakan penting artinya legislasi, memberikan anggaran juga penting untuk hal-hal ini tadi seperti misalnya Indonesia memiliki bpjs dan kebijakan free education di Indonesia sudah bebas 9 tahun. Ini yang harus terus ditingkatkan, ” tukas Nurhayati. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP – AIPA Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di ASEAN
30-07-2020 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengikuti meeting virtual yang diselenggarakan oleh ASEAN...
Dyah Roro Bicara Tiga Faktor Fundamental dalam Demokrasi Lingkungan
30-07-2020 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan Demokrasi Lingkungan didasarkan pada gagasan bahwa pembuatan keputusan yang...
GKSB DPR Indonesia - Turki Dukung Penyelesaian IT- CEPA
16-07-2020 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia – Turki Muhammad Farhan mendukung penyelesaian perundingan perdagangan bebas Indonesia – Turki (IT...
Parlemen Indonesia – Peru Pererat Kerja Sama di Berbagai Bidang
15-07-2020 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI melakukan virtual meeting dengan Parlemen Peru dan Duta Besar Peru. Anggota BKSAP DPR RI...