Paripurna Setujui Revisi RUU MD3 Jadi Usul DPR

05-09-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Paripurna langsung meminta persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna Foto. Arief/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD, atau dikenal dengan UU MD3 menjadi usul DPR RI.

 

Usai kesepuluh juru bicara dari sepuluh fraksi yang ada di DPR RI menyampaikan pandangan tertulis fraksinya masing-masing, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yang memimpin jalannya Rapat Paripurna langsung meminta persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

 

“Apakah pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (MD3) dapat disetujui menjadi RUU usulan DPR RI,” tanya Utut yang disambut jawaban “setuju” dari seluruh Anggota Dewan yang hadir di Ruang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

 

Selanjutnya, lanjut Utut, RUU usul Baleg DPR RI tentang perubahan kedua  atas UU Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (MD3) tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Adapun kesepuluh juru bicara fraksi yang hadir menyerahkan pendapat dan pandangan fraksi atas usul revisi RUU tersebut adalah Eva Kusuma Sundari (Fraksi PDI-Perjuangan dan Endang Maria Astuti (Fraksi Partai Golkar).

 

Berikutnya, Sodik Mujahid (Fraksi Partai Gerindra), Didik Mukrianto (Fraksi Partai Demokrat), Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa (Fraksi PKB), Ledia Hanifa Amaliah (Fraksi PKS), Irgan Chairul Mahfiz (Fraksi PPP), Taufiqulhadi (Fraksi NasDem), dan Sudiro Asno (Fraksi Partai Hanura).

 

Dalam kesempatan yang sama, Rapat Paripurna ini juga menyetujui usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi usul DPR RI. Persetujuan ini diambil setelah sepuluh fraksi di DPR RI menyerahkan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna. (ayu,mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...