Alat Pengawasan SDKP Palembang Perlu Diperkuat

06-09-2019 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Foto : Hanum/mr

 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan infrastruktur sarana dan prasarana Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang perlu terus diperkuat dengan kemampuan dan peralatan pengawasan yang mumpuni. Pasalnya selain alat-alat pengawasan yang masih minim, dengan perairan tawar yang luas, hanya didukung oleh satu kapal.

 

“Karenanya, diperlukan tambahan kapal. Hal tersebut dimaksud agar mempermudah para nelayan dalam membudidayakan ikan. Ini pasti akan terus kita perkuat,” kata Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau sarpras SDKP Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi IV DPR RI tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dukungan terutama anggaran yang dibutuhkan mitra kerja maupun masyarakat. Karena ini merupakan peran dan fungsi DPR RI.  “Dimana Komisi IV DPR RI dapat merepresentasikan dalam mewakili masyarakat dengan memberikan saran, mengkaji, maupun mengawasi,” pungkasnya.

 

Di sisi lain, Edhy meminta Pemerintah dapat memberikan pengawasan bersifat pembinaan dini bagi nelayan. Pasalnya pelanggaran penggunaan alat tangkap Ikan sudah meluas di daerah. Saat melakukan aktifitas penangkapan ikan, kebanyakan dari nelayan itu menggunakan racun ikan dan setrum. Untuk itu, nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang harus di bina, dapat diberikan arahan, tidak dengan menggunakan jalur hukum. 

 

“Mereka ini kan nelayan. Jangan karena mereka melanggar, langsung dipenjara. Itu harus ditanya dulu kenapa mereka terpaksa melakukan itu. Setelah diberi pembinaan dan arahan, tapi nelayan masih belum mengerti, di sini peran Pemerintah dapat melakukan tindak tegas untuk proses pidana. Jika diberikan arahan dan contoh yang benar, saya yakin para nelayan akan mengerti dan mengikuti,” terang legislator dapil Sumsel itu. (hnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BK DPR Diminta Siapkan Usulan 'Omnibus Law' Terhadap Bidang Komisi IV
14-11-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk melakukan kajian, sinkronisasi dan penyederhanaan serta menyiapkan usulanomnibus lawterhadap...
Perlu Langkah Preventif Atasi Karhutla
14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menegaskan perlunya langkah preventif guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang...
Penanganan Karhutla Perlu Kesadaran Masyarakat
14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah semata,...
Pencegahan Karhutla Harus Jadi Prioritas Kerja KLHK
14-11-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI sangat menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi tiap tahunnya di sejumlah provinsi...