Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial

06-09-2019 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon Foto : Azka/mr

 

Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai, rencana menaikkan iuran melawan logika unsur jaminan sosial.

 

“Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya,” tandas Fadli saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku karya Said Iqbal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

 

Fadli menilai, buku berjudul “BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan” yang ditulis Said Iqbal dan Kahar S Cahyono itu merupakan filosofi perjuangan kaum buruh. Menurutnya, premis pokok dalam jaminana sosial adalah tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.

 

“Ini kalimat imperatif bahwa siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran,” papar Fadli.

 

Membebankan premi yang dibayarkan warga, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bisa merusak banyak hal, mulai sistem pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain. Masalah pokok jaminan sosial justru terletak pada rendahnya anggaran kesehatan. Dari Rp 2.200 triliun pada APBN 2018, anggaran kesehatan masih sekitar Rp 100 triliun.

 

Ditegaskan kembali, usulan kenaikan iuran BPJS sebagai cara untuk mengatasi defisit sesungguhnya sangat ironis. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan iuran, di sisi lain ada defisit, tapi BPJS telah lebih dulu mengurangi manfaat atau tanggungan berupa obat-obatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. “Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

 

Fadli lalu mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada 2018 total klaim yang harus dibayar BPJS Rp 24,8 triliun, naik 13,21 persen dari Rp 21,27 triliun pada 2017. Defisit yang dialami BPJS sejak tahun pertama saja sekitar Rp 3,3 triliun di 2014. Lalu Rp 5,7 triliun di 2015, Rp 9,7 triliun di 2016, Rp 9,75 triliun di 2017, dan Rp 10,8 triliun di 2018. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bela Negara Dapat Ditempuh dengan Beragam Cara
13-09-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa bela negara dapat ditempuh melalui cara yang beragam dan terbagi ke dalam cara...
DPR Raih Predikat WTP 2014-2018
12-09-2019 / PIMPINAN
DPR RI sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 5 tahun berturut-turut, atas...
Fahri Hamzah Luncurkan Buku ‘Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia’
12-09-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali meluncurkan buku terbarunya dengan judul ‘Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia’. Buku tersebut berisi...
UU Otsus Papua Perlu Direvisi
11-09-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang...