Perlu Kesepahaman DPR dengan Pansel Capim KPK

09-09-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa. Foto : Oji/mr

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengungkapkan, membangun kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan tangan Presiden, penting dilakukan. Karena selama ini KPK seolah-olah tidak satu frekuensi dengan legislatif ataupun eksekutif, padahal dalam membangun negara yang maju tiga poros kekuatan politik, trias politika harus bersinergi. 

 

"Komisioner KPK dipilih DPR, tiba-tiba orang yang pernah dipilih DPR itu tidak percaya dengan DPR. Misalnya Busyro (Mantan Ketua KPK) bilang, DPR korup," ujar Desmon saat Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansel Capim KPK, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

 

Dia juga menyinggung soal rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, menurut Desmon pembentukan Dewas KPK sudah menjadi kesepakatan bersama, tetapi kenapa tiba-tiba disangkal. Pembentukan Dewas KPK ada dalam draf RUU KPK yang sudah diusulkan sejak November 2015. Namun pembahasannya sempat ditunda di periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

"Diusulkan Dewan Pengawas dalam draf RUU, padahal dalam rapat KPK pada poin 4 dari catatan yang mereka jawab atas pertanyaan Komisi III, diusulkan Dewan Pengawas. Hari ini dianggap hal tersebut melemahkan, dan orang yang duduk sebagai ketua membantah itu," papar Desmon. 

 

Dia juga mengkritisi pegawai KPK yang berdiri sendiri bukan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Padahal pemerintah sedang menggalakan penataan sistem kelembagaan negara, tapi ini seolah-oleh bertolak belakang, pegawai KPK tidak mau dimasukan dalam kategori ASN. "Pegawai berdiri sendiri, komisioner kelembagaan seolah-olah berbeda dengan alat kelengkapan negara. Kenapa mereka (KPK) anti kritik tidak mau diganggu," tandas Desmon. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bareskrim Harus Tindaklanjuti Kesimpulan Tim Labfor Terkait Kebakaran Gedung Kejagung
18-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Abo Bakar Alhabsy mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti kesimpulan yang diambil oleh...
Anggaran Rehabilitasi Pengguna Narkoba Harus Diprioritaskan
15-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan, hendaknya postur anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) memprioritaskan pada rehabilitasi pengguna...
Legislator Dukung Peningkatan Sarpras Lapas
14-09-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar Rp 1,46 triliun. Anggota Komisi...
Komisi III Imbau Kejaksaan dan KPK Bangun Sinergi Penegakan Hukum
14-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengimbau agar Kejaksaan Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi...